Kamis, April 15, 2021
BerandaMasyarakat Ingin MPR Berwenang Tetapkan GBHN
Array

Masyarakat Ingin MPR Berwenang Tetapkan GBHN

Jakarta, faktapers.id – Besarnya peran MPR sebagai lembaga perwakilan, sejak amandemen 1998 tidak lagi jadi lembaga tertinggi. Ke depan, sesuai keinginan masyarakat, MPR diharapkan punya kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

“MPR sebuah lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah, jadi sebenarnya sangat besar perannya,” ujar anggota Fraksi PKS MPR RI, Andi Akmal Pasluddin pada Diskusi Empat Pilar MPR
bertema “Penataan Kewenangan MPR dalam Perumusan Haluan Negara” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/19).
.
Namun, kata dia, dengan adanya amandemen 1998 peran MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi MPR lembaga dengan kewenangan tertinggi. “Itu berbeda, karena hanya MPR lah yang bisa merubah Undang-undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia sedangkan DPR tidak,” ungkap Andi.

Yang menarik, sambung dia, adalah bagaimana kedepannya MPR mempunyai kewenangan untuk menetapkan GBHN. “Lima tahun ini sudah dilakukan kajian dan diskusi panjang dengan perguruan tinggi, kelompok masyarakat, kelompok profesi dan kami temukan masyarakat menginginkan negara kita ini punya GBHN,” urai Andi.

Ia pun memaparkan, GBHN bermula dari tahun 1969 sampai dengan 1997, reformasi dan reformasi ini dianggap tidak diperlukan lagi GBHN. “Agar bangsa kita ini punya arah yang jelas dan pedoman yang jelas. Kenapa? Karena dengan adanya Pilpres langsung, Pilkada langsung,” kata Andi lagi.

Menurut dia, salah satu efeknya adalah sistem perencanaan pembangunan nasional ini tidak terintegrasi, walaupun memang ada undang-undang 25 tahun 2014. “Undang-undang 17 tahun 2009 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ternyata tidak cukup dan tidak mempunyai legitimasi yang kuat,” tegas Andi.

“Kenapa? Karena Undang-undang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Sementara harusnya kalau ini mempunyai legitimasi yang kuat MPR mestinya yang harus membuat garis-garis besarnya, sebagai representasi dari rakyat dan representasi dari daerah, gabungan antara DPR dan DPD,” imbuhnya. Oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments