oleh

Panja: Sudah 7 Tahun, RUU Pertanahan Diprioritaskan 2015

Jakarta, faktapers.id – Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan, yang merupakan inisiatif DPR sudah berjalan tujuh tahun adalah sesutau yang sangat berharga bagi masyarakat dan negara.

Hal itu dkemukakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR RI, Herman Khaeron. “Tanah dan air ini dua hal yang hajat hidup masyarakat banyak. Terkait dengan tanah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya untuk kita tetapi bagi negeri kita,” ungkap legislator dari Fraksi Demokrat itu pada Diskusi Forum Legislasi bertema “Tarik Ulur UU Pertanahan” di Media Center/ Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/7).

Menurut Herman, RUU ini menjadi seksi dan banyak kontribusi dari partisipasi masyarakat untuk menyempurnakan RUU tersebut.

“Perlu saya sampaikan bahwa RUU pertanahan itu adalah inisiatif inisiatif DPR. RUU ini sudah dimulai sejak tahun 2012 sudah masuk pada prioritas dan prolegnas tentu menjadi diprolegnas di periode 2009-2014,” paparnya.

Kalau menghitung tahun sampai hari ini , sambung Herman, sudah tujuh tahun berjalan, dan karena di DPR tidak mengenal luncuran ataupun extend terhadap sisa pembahasan anggaran di periode sebelumnya, tentu masuk kembali diperoleh di 2015-2019 dan kemudian menjadi prioritas pada tahun 2015.

“Sehingga dalam periode ini rancangan undang-undang ini sudah empat tahun berjalan dan sudah akan mengakhiri masa keberadaannya, karena kemudian harus dirumuskan kembali di masa periode selanjutnya,” ujarnya.

Ia pun menegskan, sehingga sangat kurang tepat kalau kemudian ada berpandangan untuk menghentikan, menunda dan lain sebagainya. “Tetapi marilah kita menyempurnakan. Karena tidak ada tembok besi dan tidak ada pagar yang begitu kuat yang memagari, melindungi rancangan undang-undang ini,” sambungnya.

Urgensinya apa undang-undang ini, kata Herman lagi, yang pasti bahwa tanah ini menjadi barang sangat mahal, tetapi kalau merujuk pada UUD 1945 pasal 33, jelas menyebutkan kalau akses untuk tanahnya saja tidak bisa.

“Bagaimana masyarakat bisa makmur? Karena mungkin bagi kontraktor, yang ngontak rumah kan selalu dihadapkan kepada sesuatu yang ketidak pastian. Oleh karena itu, kami berfikir kalau membaca secara mendalam UU No. 5/1960 tentang pokok-pokok agraria, tidak cukup mampu memberiikan rasa keadilan dibidang pertanahan bagi masyarakat luas,” urainya.

Herman mengungkapkan, dirinya mengedapankan UU ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Nanti kenapa bisa menekan inflasi bidang pertanahan, nanti di dalam UU ini sudah kita atur. Kedua , ini adalah amanat TAP MPR nomor 9 tahun 2001, tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam,” ucapnya.

Jelas Herman, hal ini amanah yang sudah lama yang tentu harus diwujudkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mencukupi, yang memadai agar bisa mengatur sektor pertanahan yang di dalamnya juga terkandung sumber daya alam.

“Ketiga, kalau merujuk kepada undang-undang tahun 60 tentu pasca undang-undang itu berlaku sampai saat ini banyak sekali undang-undang yang bernuansa sektoral,” terangnya.

Lanjut Herman, perubahan paradigma, situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perubahan paradigma di pemerintahan membutuhkan juga penyesuaian.

“Tetapi perlu dicatat juga, karena banyak yang mengkritik terhadap kami, bahwa UU Pertanahan mengubah terhadap UU Pokok Agraria yang dianggap konsisten terhadap keadilan pertanahan bagi masyarakat. Kami konsisten dan tidak merubah UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960,” cetusnya.

Herman mengaku harus sebut nomer dan tahunnya karena Panja juga konsisten terhadap keadilan di bidang pertanahan. “Konsepsinya seperti apa, kami meletakkan undang-undang 5 tahun 60 sebagai Lex generalis , sebagai undang-undang umum,” katanya.

Karena tidak mengenal undang-undang payung, tidak menggunakan mengenal undang-undang pokok, imbuh Herman, sehingga kesetaraan terhadap perundang-undangan yang saat ini menjadi peraturan perundang-undangan juga dijaga Panja. oss

Komentar

News Feed