oleh

Pengacara Fahri Hamzah Sampai Objek Sita ke PN Jaksel

Jakarta, faktapers.id – Lima elit Partai Keadilan Sejahtera mangkir dipanggil Juru Sita Pengadilan Negri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Menyoal hal ini, pengacara Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief sampaikan Surat Permohonan Sita.

Terkait mangkirnya lima pengurus PKS, Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri Hamzah saat dipanggil Juru Sita PN Jaksel 19 juni 2019 lalu, akhirnya Senin (22/7/19), Mujahid menyampaikan Surat Permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada PN Jaksel.

“Dengan demikian Juru Sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan Penetapan Sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami,” ujarnya di PN Jaksel.

Meski enggan merinci aset pribadi kelima petinggi PKS tersebut, namun Mujahid menyebutkan, dalam berkas yang dibawanya tertera daftar aset bergerak dan aset tetap.

Ia menegaskan, setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua PN kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi. “Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang aset para tergugat,” urai Mujahid.

Terangnya, memori Peninjauan Kembali yang telah dikirimkan tergugat kepada Mahkamah Agung, ungkapnya lagi, bahwa upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali tidak bisa menghalangi pelaksanaan putusan.

“Seperti pernah kami sampaikan bahwa nenurut pasal 66 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” papar Mujahid.

Selain itu setelah dipelajari ternyata dalam PK yang dilayangkan Sohibul Iman cs tidak mendasarkan ada bukti baru (Novum). “Artinya Sohibul Iman cs sudah tidak memiliki bukti lagi yang bisa membantah argumentasi Fahri Hamzah bahwa dirinya dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tambah tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet, S.H.

“Sohibul Iman cs melalui kuasa hukumnya juga telah keliru menyebutkan bahwa hakim melampaui kewenangannya hanya dengan alasan hakim mengabulkan gugatan provisional yang menyebut kata “apapun”. Karena putusan provisi yang menyebutkan kata “apapun” bukanlah masalah yang relevan dengan teori kewenangan hakim,” tutup Slamet. Oss

 

Komentar

News Feed