Minggu, Juli 25, 2021
BerandaPengembangan Umrah Digital Enterprise, Komisi I DPR Panggil Menkominfo Rudiantara 
Array

Pengembangan Umrah Digital Enterprise, Komisi I DPR Panggil Menkominfo Rudiantara 

Jakarta, faktapers.id – Komisi I DPR RI hari ini, Senin (22/7/19) akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait pengembangan Umrah Digital Enterprise. Pengembangan itu melibatkan Tokopedia dan Traveloka dalam kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi.

Anggota Komisi I DPR, Arwani Thomafi mengatakan, keterlibatan Tokopedia dan  Traveloka dalam penyelenggaraan ibadah umrah menimbulkan ‘kekisruhan’ di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Rudiantara dipanggil untuk menjelaskan keterlibatan Traveloka dan Tokopedia.

“Iya, Menkominfo (hari ini) dijadwalkan rapat kerja dengan Komisi I DPR. Pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda nya soal umrah digital. Untuk minta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Arwani seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (22/7/19).

Arwani menambahkan, sesungguhnya keterlibatan pihak manapun dalam penyelenggaraan ibadah umrah harus merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggraan Ibadah Haji dan Umroh.

“Di Pasal 86 ayat (2) UU No 8 Tahun 2019 menyebutkan penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU),” kata dia.

Lebih jauh, kata dia, DPR telah menangkap keresahan para PPIU atas fasilitasi bisnis terhadap dua unicorn, Traveloka dan Tokopedia. Arwani mengatakan jangan sampai keberadaan dua unicorn ini justru melahirkan disharmoni bagi para pelaku PPIU.

“Proses dan tahapan yang dilakukan PPIU berliku dan melalui proses yang tidak mudah,” katanya.

Arwani menjelaskan apabila pengembangan Umrah Digital Enterprise oleh Tokopedia dan Traveloka melalui skema Goverment to Goverment (G to G), pada pasal 86 ayat 4 UU No.8 Tahun 2019 dijelaskan pemerintah dapat menjadi PPIU apabila terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.

“Pertanyaannya, apakah saat ini dalam kondisi darurat,” kata Arwani.

Arwani mengatakan apabila keberadaan dua unicorn tersebut sebagai dampak disrupsi dalam PPIU, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyiapkan regulasi dan mengajak duduk bersama seluruh pemangku kebijakan.

“Jangan sampai rencana fasilitasi pemerintah justru menimbulkan sikap tidak adil yang dirasakan oleh PPIU,” ujarnya. Oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments