Kamis, April 15, 2021
BerandaKorupsiTerbukti Bersalah, Bambang TS Diganjar 4 Tahun Penjara

Terbukti Bersalah, Bambang TS Diganjar 4 Tahun Penjara

Semarang, faktapers.id – Terbukti korupsi secara sah dan meyakinkan, mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bambang Teguh Setyo diganjar 4 tahun penjara .

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Antonius Widijantono di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (29/7/19).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Serta pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegasnya.

Terdakwa Bambang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai makelar dalam kasus jual beli jabatan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memandang perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat masyarakat, bangsa, dan negara sebagai program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Meskipun begitu, majelis hakim tetap melihat ada beberapa hal yang meringankan. Yakni, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan.

Selain itu, terdakwa Bambang dituntut ringan lantaran telah ditetapkan menjadi justice colaborator (JC) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1224 Tahun 2019.

Terdakwa Bambang dijerat dengan dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat I KUHP. Serta dakwaan kedua Pasal 12 huruf dalam undang-undang yang sama.

Atas vonis tersebut, terdakwa Bambang melalui penasihat hukumnya langsung menerima putusan majelis hakim. “Kami melihat putusan ini sudah cukup adil, hampir sama dengan tuntutan jaksa,” ucap Penasihat Hukum terdakwa, YB Irpan.

“Tuntutan jaksa kemarin pun sebenarnya terbilang ringan karena klien kami menjadi justice colaborator. Tanpa itu, pasti kami akan semakin berat melakukan pembelaan,” tandasnya.

Sementara pihak KPK selaku jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu. “Sikap ini kami lakukan karena secara prosedur, kami harus menyampaikan dulu ke pimpinan kami,” jelas Jaksa KPK, Dody Sukmono.

Namun, katanya, secara substansi materi yang diputuskan majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Hanya berbeda sedikit di bidang tuntutan pengganti denda. “Tapi secara umum, kami cukup puas dengan putusan ini,” pungkasnya. As

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments