Jakarta, faktapers.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara menjadi percontohan bagi Kebupaten Rembang, Jawa Tengah. Terutama dalam hal peran Satpol PP selaku penegak Peraturan Daearah (Perda) yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Muhamad Asnawi mengatakan, kinerja Satpol PP Jakarta Utara patut diadopsi. Salah satunya dalam menciptakan keamanan kondusif sesuai dengan Perda yang telah disepakati sebelumnya.
“Satpol PP Jakarta Utara cukup lebih baik dan luar biasa untuk kami jadikan referensi, baik dari sisi anggaran, akomodasi, dan personel yang memadai,” kata Asnawi, saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Utara, (8/8).
Dijelaskannya, audiensi yang dilakukannya dengan Satpol PP Jakarta Utara ini juga ada keterkaitannya dengan dua Perda di Kabupaten Rembang yang baru disepakati sebelumnya, yakni tentang ketentraman dan terertiban umum (trantibum) dan perparkiran.
Kedua Perda tersebut dinilainya memiliki keterkaitan dengan kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang sebagai perangkat yang bertugas sebagai penegak Perda.
“Kami datang ke sini beraudiensi karena kami sadar bahwa kami butuh inspirasi dan referensi. Banyak hal yang perlu kita adopsi dari Satpol PP Jakarta utara,” jelasnya.
Pelaksana Harian Lapangan (PLH) Kasatpol PP Jakarta Utara Adam Basuki menerangkan, penegakan Perda yang dilakukan Satpol PP tak terlepas dari peran dan tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penegakan Perda tentunya melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Dan pastinya kami kami mengedepankan sistem humanis dalam setiap tugas. Meski begitu, tetap pada koridor tegas terhadap penegakan Perda,” terangnya.
Kepada Komisi A DPRD Kabupaten Rembang, dia menyarankan agar memberikan dukungan penuh terhadap kinerja Satpol PP. Terutama dalam peningkatan anggaran, kuantitas dan kualitas personel sehingga mampu menghadirkan pelayanan masyarakat yang baik.
“Pembahasan tadi juga menyinggung soal optimalisasi anggota dalam pergerakan. Mereka merasa total personel kami yang 692 orang sangat banyak. Namun bingung juga lantaran banyaknya kegiatan kami setiap harinya. Dan kita sampaikan bahwa dalam kegiatan tertentu, dimana anggota kami dirasa kurang, kami bisa bermohon kepada tingkat provinsi atau kecamatan lain untuk perbantuan personel. Kuncinya komunikasi dan koordinasi,” tutupnya. Tajuli