Kutai Barat, faktapers.id – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, H Hadi Mulyadi S.Si, M.Si, mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo. Karena dalam pengumuman resmi Sekretariat Negara pada Senin 26 Agustus 2019 menetapkan bahwa ibu kota baru RI akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.
Namun dibalik itu semua, Wagub juga mengimbau masyarakat 10 kabupaten/kota se-Kaltim agar tidak terlena dan harus mempersiapkan diri untuk persaingan di era globalisasi.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltim mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, telah menetapkan Kaltim sebagai ibu kota negara,” bebernya saat menjawab tanya wartawan di Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Sendawar, Kubar, dalam acara Kenduri Barokah dan Silaturahmi Nasional, Selasa (27/8/19).
Wagub juga mengatakan, dengan rencana matang pemindahan ibu kota negara (IKN) tersebut, tentu menjadi kerja keras Pemprov kaltim dan hal itu bukan persoalan sederhana. Menurutnya, memindahkan IKN kedaerah yang beda pulau, kemudian harus memindahkan sekitar 1,5 juta penduduk ke Kaltim.
“Karena itu masyarakat Kaltim harus bekerja keras mempersiapkan skill (keterampilan), ilmu pengetahuan, pendidikan, agar tidak terpinggirkan dengan adanya IKN di Kaltim,” ungkapnya.
“Manfaat IKN di Kaltim nantinya harus bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyararakat Kaltim,” ungkap Wagub Hadi Mulyadi.
Sementara itu, Bupati Kubar FX Yapan SH yang mendampingi Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan, terkait penetapan ibu kota baru RI akan dibangun di wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar, Kabupaten Kubar sangat siap dan bangga.
“Dimana saja IKN yang akan dibangun baru akan kita dukung. Kukar dan PPU berbatasan langsung dengan Kubar. Karena itu Kubar harus siap. Jangan sampai mafia-mafia tanah menghambat rencana pembangunan IKN di Kaltim,” ungkapnya.
Disinggung oleh Harian Faktapers dan faktapers.id terkait secara otomatis nantinya akan terjadi pindahnya penduduk secara besar-besaran ke Kaltim karena pembangunan IKN itu, dan akan berdampak ke Kubar. Bupati FX Yapan menjawab hal itu tidak menjadi masalah.
“Tidak jadi masalah, Kalimantan masih luas. Dan memang itu risiko, perpindahan ribuan pegawai ke Kaltm nantinya. Itu sudah dengan pengkajian matang sejak beberapa taun lalu, Kaltim yang tepat jadi IKN baru Indonesia,” tegas Bupati. iyd
