Kutai Barat, faktapers.id – Guna menggalakkan program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui pencegahan deforestasi (penggundulan) dan degradasi (penebangan) hutan berbasis yurisdiksi (wilayah hukum), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Kegiatan FPIC/Fadiatapa Kampung Iklim dalam rangka program FCPF-Carbon Fund Tingkat Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Rabu (21/8/19) di Hotel Grand Family, Kelurahan Barong Tongkok, Sendawar.
Tujuan utama sosialisasi itu, memberikan pemahaman dalam peran berkontribusi sesuai komitmen nasional pengurangan emisi GRK, dengan cara menjaga dan melestarikan sumber-sumber emisi dari sektor berbasis lahan, energi dan hutan.
Hadir dalam acara itu, Kasubbag Bidang Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Pemprov Kaltim Istiko Tauhid Jati, dari Pemkab Mahulu Wakil Bupati Drs Y Juan Jenau, serta mewakili Bupati Kubar FX Yapan SH hadir Asisten II Setkab Kubar Ayonius SPd MM yang didaulat membuka acara itu, ditandai dengan pemukulan gong.
Istiko Tauhid Jati dalam sambutannya mengatakan, Provinsi Kaltim menghadapi tantangan menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat ekstraksi sumber daya alam. Dia menyebut kondisi tersebut mengkhawatirkan. Karena itu diperlukan upaya pencegahan.
“Rencana pelaksanaan program penurunan emisi kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kaltim, digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Provinsi Kaltim akan mengimplementasikan program ini mulai 2020-2025,” ungkapnya.
Istiko menambahkan, dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim, ada 7 kabupaten dan 1 kota yang mendapat sosialisasi. Kota Samarinda dan Bontang tak ada kawasan hutan. Saat ini menurutnya, Kaltim telah mengidentifikasi sumber-sumber emisi dari sektor berbasis lahan, energi dan hutan serta merancang perencanaan mitigasi dan adaptasinya.
“Kubar dan Mahulu spesifik punya kawasan hutan luas, bisa menerapkan prinsif-prinsif berkelanjutan. Khusus untuk desa/kampung bisa menjaga hutan dan mengaturnya sesuai tata ruang,” urainya.
“Misalnya membuat jalan (pembalakan rendah emisi), pohon-pohon yang ditebang hanya jarak tertentu. Kubar dan Mahulu termasuk kabupaten yang memiliki hutan harapan,” tambahnya lagi.
Menurut Istiko, Pemprov Kaltim berharap program ini berhasil. Oleh karena itu diimbau kepada kabupaten/kota agar menegakkan aturan kehutanan yang sudah ada, agar tidak terjadi pembalakan liar. Saat ini tambahnya, di Kaltim ada 150 desa yang masuk dalam program ini.
“Kabupaten/kota yang berhasil dalam menjaga kawasan hutan akan dinilai. Imbalannya berupa anggaran dari world bank (Bank Dunia) oleh negara donor,” urainya.
Sementara itu, Wabup Mahulu Y Juan Jenau mengatakan Pemkab Mahulu mendukung sosialisasi itu. Menurut Wabup, Pemkab Mahulu sedang membuat kajian lingkungan hidup strategis, serta rencana tata ruang wilayah. Namun menurutnya, harus ada keseimbangan antara hutan lindung, kawasan budidaya kehutanan (KBK), serta kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).
“Masyarakat Mahulu siap menjaga hutan untuk kesejahteraan rakyat, namun perlu juga ada yang peduli terhadap masyarakat. Program ini bagus, kita jaga, tapi juga harus ada dana untuk kompensasinya,” jelas wabup.
Wabup Juan Jenau mengatakan tak bisa diragukan komitmen masyarakat Mahulu dalam menjaga hutan. Katanya, andai saja selama ini masyarakat Mahulu tidak menjaga hutan di kiri dan kanan daerah aliran sungai (DAS) Mahakam, maka daerah diwilayah hilir akan sering terjadi banjir besar.
“Mahulu siap menjaga dan melestarikan hutan. Tapi komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya agar mendukung untuk membantu. Pemkab Mahulu mendukung program ini karena memang ada donatur bank dunia, hutan dijaga akan mendapatkan manfaat,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Kubar FX Yapan dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Asiten II Setkab Kubar Ayonius mengatakan bahwa Pemkab Kubar mendukung kuat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim tersebut.
“Terima kasih kepada Pemprov Kaltim, dan semua pihak. Kubar dan Mahulu termasuk menjadi tempat sosialisasi ini. Merupakan suatu upaya yang sangat baik, dan harus didukung keterlibatan semua elemen dalam menjaga kelestarian hutan,” ungkap Bupati.
Ayonius juga menuturkan, Pemkab Kubar mengharapkan, disamping masyarakat menjaga dan melestarikan hutan, perlu mendapat perhatian pula dari Pemprov Kaltim.
“Artinya minimal ada dampak ‘feedback’ atau umpan balik bagi masyarakat. Kaltim adalah jantung dunia. Selama ini perambah hutan di Kubar bukan masyarakat, tetapi terbanyak adalah perusahaan,” urainya.
“Mendukung program yang disosialisasikan tersebut. Beberapa tahun terakhir Pemkab Kubar telah mengajukan ke pusat dalam pembuatan hutan adat. Hal itu untuk mencegah agar hutan yang ada tidak habis oleh pembalakan,” tandas Ayonius.
Hadir pula dalam acara itu Kadis Lingkungan Hidup Kubar Ali Sadikin, Kadis Lingkungan Hidup Mahulu Dodit Agus, sejumlah kepala OPD dan pegawai dilingkup Pemkab Kubar dan Pemkab Mahulu, WWF Indonesia, serta hadirin undangan. Iyd
