Senin, April 12, 2021
BerandaTerkait RUU KUHP, Pihak Manapun Tidak Bisa Intervensi DPR
Array

Terkait RUU KUHP, Pihak Manapun Tidak Bisa Intervensi DPR

Jakarta, faktapers.id – Akan bekerja profesional, terkait penyelesaian Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Komisi III DPR takkan bisa diintervensi pihak manapun.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery. “DPR akan berjalan secara profesional dan sesuai dengan target dalam setiap pembahasan RUU termasuk RUU KUHP,” cetusnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/19).

Dalam proses penyelesaian sebuah UU, sambung Herman, DPR tidak bisa dengar dipaksa, disuruh, ditahan atau dipercepat tidak bisa.

“Kami bekerja secara profesional, biar saja bergulir dan target penyelesaian UU sudah menjadi target kami di Komisi III dimasa bakti sekarang,” katanya.

Hal itu diungkapkan Herman menanggapi permintaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama agar DPR menunda pengesahan RUU KUHP.

Dalam penyelesaian RUU KUHP, lanjut dia, Komisi III DPR sudah meminta masukan dari sejumlah elemen masyarakat. Sehingga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pengesahan RUU tersebut.

“Tentu kami di DPR ini kan wakil rakyat, masukan masyarakat boleh-boleh saja, masyarakat kan juga macam-macam masyarakat yang mana, mewakili siapa, kami juga wakil rakyat, kami juga mendengar semua masukan,” ujar legislator PDI-P itu.

Ucap Herman lagi, penyelesaian RUU KUHP sudah menjadi target komisi yang membidangi hukum itu pada masa periode sekarang. Untuk itu, ia memastikan tidak akan ada yang mengintervensi dalam pengesahan UU KUHP nanti.

“Terkait ada UU yang sekarang yang tadi dipertanyakan bahwa UU KUHP jangan didorong cepat-cepat tidak ada yang dorong, semua berjalan profesional dan apa adanya dan kalau memang kenyataannya bisa diselesaikan kenapa harus ditahan, kami akan selesaikan,” Paparya.

“Perlu diingat bahwa di dalam sebuah keputusan politik terkait UU atau apapun tergantung suara mayoritas di DPR, kalau nanti suara mayoritas dalam pengelolaan UU ini mengatakan selesai, ya selesai, tidak ada pihak yang mempercepat maupun memperlambat,” seru Herman lagi.

Lanjutnya, Komisi III DPR meyakini RUU KUHP akan dapat disahkan sebelum periode DPR masa bakti 2014-2019 berakhir pada Oktober mendatang. “Kami optimis, kami selesaikan sekarang, karena tidak ada lagi pasal-pasal krusial,” ujar Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tengga Timur (NTT) itu. Oss

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments