Jakarta, faktapers.id – Menyusul keputusan Pemprov dan DPRD DKI terkait pemindahan lokasi pengungsian para pencari suaka dari eks gedung Kodim di Jalan Bedegul Daan Mogot Baru, Kalideres, ditanggapi salah seorang pencari suaka, Yahya asal Sudan.
Dia mengatakan, jika memang sudah menjadi peraturan seperti itu, maka dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kata Yahya, memang persoalan itu bukanlah tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab UNHCR. Namun meskipun demikian Yahya meminta kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan.
“Kami minta diberikan kesempatan dua hingga tiga minggu sampai UNHCR memberikan solusi tentang nasib kami,” kata Yahya, Kamis (22/8/2019).
Sebelumnya, Pemprov dan DPRD DKI memutuskan pencari suaka harus meninggalkan lahan eks Kodim Jalan Daan Mogot Baru, Kalideres Jakarta Barat pada 31 Agustus 2019.
“Tanggal 31 (Agustus). Bukan dideportasi, dipulangkan, (atau seperti apa) silakan UNHCR. Jadi kita tidak punya wewenang lagi karena ini bukan wewenang Pemda,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Prasetio telah berkomunikasi dengan perwakilan UNHCR, International Organization for Migration (IOM), Pemprov, dan perwakilan Kemenko Polhukam. Pihak perwakilan Pemprov menyatakan tidak sanggup lagi membantu dan UNHCR harus menyelesaikan masalah pencari suaka tersebut.
“Ya terserah dia. Kalau dia mau pulang, deportasi, silakan dipulangkan lewat IOM. Kalau mau diterima di negara ketiga, silakan dibawa ke sana. Kan lama-lama mengikis habis. Tapi kalau dilepas begini, istilahnya mendekam di Indonesia, lama-lama bertambah,” sambung Prasetio.
Prasetio menilai UNHCR tidak optimal menangani masalah pengungsi.
“Pemerintah pusat sudah mau mencoba, tapi UNHCR nggak ada gerakan apa-apa. Ya saya minta UNHCR tanggung jawabnya gimana,” kata Prasetio. man/fp02