Mahakam Ulu, faktapers.id – Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kaltim, selama tujuh tahun sejak pemekaran dari induknya Kabupaten Kutai Barat (Kubar) hingga saat ini masih terus menggunakan transportasi air melalui Sungai Mahakam sebagai urat nadi ekonomi.
Alasannya, karena akses darat penghubung Mahulu ke Kubar sepanjang sekitar 120 kilo meter (KM) itu belum juga bisa dilakukan peningkatan dengan sempurna.
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, H Hadi Mulyadi S.Si, M.Si mengatakan untuk anggaran peningkatan akses darat Kubar ke Mahulu pada tahun anggaran 2019 ini ada dari Pemprov Kaltim.
“Anggaran untuk peningkatan badan jalan Trans Kaltim dari Kubar ke Mahulu itu ada dari Pemprov Kaltim pada tahun ini. Mungkin bertahap ya untuk peningkatannya,” tegas Wagub kepada wartawan, saat ia berada di Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Sendawar, Kubar, dalam acara Kenduri Barokah dan Silaturahmi Nasional, Selasa (27/8/19).
“Setahu saya ada anggarannya untuk akses jalan darat Kubar ke Mahulu. Nanti saya cek lagi ya,” tandas Wagub Kaltim.
Sebelumnya dikonfirmasi terpiah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mahulu, Solman, mengungkapkan bahwa sulitnya melakukan peningkatan dan perbaikan badan jalan poros penghubung Kabupaten Mahulu ke Kubar, terkendala oleh status jalan tersebut hingga kini belum jelas.
Menurutnya, DPUPR Mahulu selama beberapa tahun terakhir sudah menyampaikan kondisi itu kepada Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) 12 di Balikpapan.
“Kami sudah sampaikan kondisi akses penghubung Mahulu-Kubar yang sangat dibutuhkan masyarakat. BPJN 12 menangani ruas jalan nasional diwilayah Kaltim dan Kaltara,” jelasnya melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUPR Mahulu, Darius Kamuntik SSos MSi kepada Harian Fakta Pers dan faktapers.id, di Ujoh Bilang.
Diungkapkan Darius, Pemkab Mahulu berharap ketegasan pemerintah pusat untuk segera menetapkan status jalan penghubung Mahulu-Kubar. Jika itu kewenangan provinsi atau Kabupaten Mahulu, agar secepatnya diketahui. Sejak pembangunan jalan poros penghubung tersebut pada 5 tahun silam, hingga kini Pemkab Mahulu kesulitan melakukan perbaikan, tersandung status jalan tersebut.
“Peningkatan dan perbaikan badan jalan itu memerlukan anggaran cukup besar. Dari Kampung Ujoh Bilang ke Kecamatan Tering, Kubar, panjang jalan poros itu mencapai 120 kilo meter,” ucapnya.
Ditegaskan Darius Kamuntik, selama ini upaya Pemkab Mahulu agar akses poros penghubung Mahulu-Kubar tersebut untuk bisa dilintasi masyarakat meskipun secara darurat, yakni melakukan optimalisasi sejumlah alat berat milik DPUR Mahulu untuk memelihara jalan itu sepanjang tahun.
“Kami lakukan penimbunan lubang (kubangan) berlumpur. Bahkan sepanjang akses Mahulu-Kubar telah dipasang puluhan jembatan bailey bantuan Pemprov Kaltim untuk akses penyeberangan di sungai-sungai kecil,” ujarnya.
“Memang sangat tidak stabil pemeliharaan dengan cara menimbun kubangan lumpur. Kami berharap segera ditetapkan status jalan itu oleh pemerintah pusat, agar bisa diusulkan untuk peningkatan dan pengerasan aspal atau rigit beton,” tandasnya. Iyd