Klaten, faktapers.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri desa Ponggok kecamatan Polanharjo Klaten telah mendapat pengakuan dan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangannya di 2019 setelah menyerahkan pengauditannya ke lembaga akuntan publik exsternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tribowo Yulianti.
“Informasi ini pasti ditunggu masyarakat yang menyoroti desa Ponggok, hasil audit untuk laporan keuangan tahun 2019 sudah rampung auditnya oleh lembaga keuangan independen dan Alhamdulillah kami memperoleh opini WDP,” kata Direktur BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok, Joko Winarno saat Jumpa Pers di Bale Tirto, Sabtu (14/9) .
Ia mengatakan dengan hasil yang diperoleh oleh lembaganya itu, pihaknya bersama seluruh pengurus punya semangat baru untuk memperbaiki dari sisi regulasi BUMDes.
Joko menyatakan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah desa dan lembaga BPD pihaknya akan mendistribusikan informasi ini ke pemerintah desa untuk diadakan musyawarah desa (Musdes).
“Secara internal sudah dilakukan audit, namun untuk menyikapi isu yang berkembang kita lakukan audit exsternal independen sebagai bentuk penyeimbang jawaban ke masyarakat yang valid dari accounting,” katanya.
Dia menjelaskan BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok satu-satunya BUMDes di Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh pengakuan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Tahun 2019. Hasil audit ini sebagai bentuk dan salah satu upaya untuk tetap transparan serta akuntable .
Ditempat yang sama, Badan Pengawas (BP) BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok, Triyono mengatakan Bagi BUMDes , audit finansial ini merupakan sebuah hal penting dan menjadi standar lembaga pengelola dana masyarakat. Seperti yang diketahui, opini Wajar Dengan Pengecualian ini adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
“BUMDes bertujuan membangun ekonomi kerakyatan, untuk mengoptimalkan tenaga internal dan keuangan yang sehat maka harus ada audit supaya BUMDes tersebut bisa transparan dan akuntable,” tambahnya. Madi