Majalengka, faktapers.id – Dalam acara Gelar Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LJP) Post Audit Desa Tahun Anggaran 2018, di gedung Yudha Abdi Negara, Bupati Majalengka DR. H. Karna Sobahi, M. M.Pd meminta agar kinerja desa dapat sejalan dengan pemerintah, Senin (16/9). Hal tersebut guna terjalin mata rantai yang selaras sebagaimana peraturan yang yang telah ditetapkan oleh pemerintah
Dengan adanya audit itu, Bupati menjelaskan, bahwa tujuannya untuk membantu, terutama dalam proses mengambil kebijakan dalam menyusun program, agar tidak keluar dari batas hukum yang telah ditetapkan, karena setiap program kebijakan nantinya akan diaudit oleh inspektorat.
Inspektorat sendiri bertanggungjawab terhadap pemeriksaan atau audit yang kemudian akan meluruskan dan menyelamatkan jika terjadi penyimpangan, untuk itu Inspektorat akan segera memberikan warning, agar tidak terlampau jauh terjerembab masuk dalam masalah hukum.
“Langkah yang dilaksanakan oleh Inspktorat terkait dengan pemeriksaan audit itu untuk meluruskan, untuk menyelamatkan barangkali ada persoalan dan penyimpangan tidak terlampau jauh,” kata Bupati.
Sementara di tempat yang sama, usai gelar LHP, Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka Edy Noor Sudjatmiko menyampaikan dari potensi kerugian dari penyalahgunaan kebijakan ditandai dengan zona, jika berada dibawa 0,58% itu masih dalam katagori zona hijau jika sudah memasuki zona kuning perlu kewaspadaan.
“Perlu adanya kewaspadaan tinggi jika sudah memasuki zona kuning, jika itu tidak segera diselesaikan,” jelas Edy Noor. lintong situmorang
