Jakarta, faktapers.id- Sudah tampak secara tersurat aksi unjuk rasa yang terus dilakukan sejumlah pihak di sejumlah kota besar di Indonesia ada upaya menggagalkan pelantikan Presiden Oktober 2019 mendatang.
Ironisnya, aksi unjuk rasa yang awalnya dilakukan untuk menolak berbagai revisi UU, malah patut diduga “ditunggangi” pihak tertentu merembet ke dugaan upaya penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
Menyikapi itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pun menegaskan, pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional. “Apalagi jika ada yang tujuannya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” tegas Panglima TNI mengultimatum, ketika sesaat setelah meresmikan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).
“Saya panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan. Siapapun yang melakukan tindakan anarkistis institusional, cara-cara yang kurang baik termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tandas Panglima TNI lagi.
Hal lain, ditegaskan Panglima juga, dalam aksi unjuk rasa tugas TNI adalah mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri dalam memberikan tugas keamanan.
“TNI bersama polisi telah melakukan berbagai upaya pengamanan, termasuk di sekitar Gedung DPR maupun obyek vital lainnya”, terang Marsekal Hadi Tjahjanto. Uaa
