Jakarta, faktapers.id – Peristiwa gangguan keamanan akibat demonstrasi massa serta bencana alam yang terjadi belakangan ini membuat Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri melakukan Rapat Terbatas di kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Jakarta Pusat, Senin, (30/9/2019).
Dalam rapat terbatas tersebut diikuti pula oleh beberapa instansi terkait. Diantaranya adalah Menkominfo Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Kepala BIN Budi Gunawan. Di rapat itu, Wiranto membahas sejumlah hal. Mulai dari persiapan jelang pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, pelantikan presiden-wapres terpilih hingga situasi politik dan keamanan terkini.
“Hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi. Menghadapi kondisi dan situasi terkini. Ada banyak hal yang kita hadapi. Yang pertama kita akan menghadapi hari kesaktian Pancasila. Sudah kita lakukan setiap tahun. Dan Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang Kita anggap sebagai gangguan dan ancaman tersebut. Yang kedua kita juga akan menghadapi pelantikan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode yang sama tanggal 20 Oktober 2019”, papar Wiranto pada pembukaan rapat terbatas. Selain hal-hal di atas, Wiranto juga membahas situasi pasca gempa di Ambon, Maluku.
“Kondisi lain yang harus kita hadapi secara bersamaan adalah bencana alam di Maluku. Kita sudah menangani itu. Makanya nanti kepala BNPB akan merinci tapi mungkin agak terlambat karena baru saja dari Ambon. Ini juga Menteri Sosial izin untuk menyampaikan bantuan-bantuan di wilayah Maluku”, tambah Wiranto.
Dalam ratas tersebut, selain bencana gempa di Ambon, Wiranto juga akan membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan, Riau dan Sumatera. Soal karhutla, Wiranto mengatakan bahwa total dari wilayah-wilayah yang dianggap kritis kebakaran hutan sudah berkurang 90%. “Kita bersyukur hujan buatan yang telah kita lakukan dari instansi terkait sudah berhasil”, tuturnya.
Namun hal yang masih menjadi pethatian pemerintah adalah masalah gangguan keamanan di Papua dan Papua Barat yang masih belum selesai. “Masalah gangguan keamanan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belum tuntas dan masih harus kita tangani secara saksama”, pungkas Wiranto. Her