oleh

Dinilai Mengancam Kebebasan Pers, Dewan Pers dan IJTI Tolak Pengesahan RKUHP

Jakarta, faktapers.id – Akhir September 2019 mungkin akan menambah daftar panjang akan matinya salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menindaklanjuti rencana penetapan RKUHP tersebut, Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pun menolak. Sebab, pada RKUHP tersebut ada beberapa pasal yang dinilai akan mengkebiri kebebasan Pers di Indonesia.

“Jika RKUHP jadi disahkan oleh DPR, maka tak ada lagi yang bisa dibanggakan di Negara Indonesia. Hanya ada tiga hal yang paling membanggakan Indonesia dimata dunia. Yakni Demokrasi, Pemilu yang Demokratis dan Kebebasan Pers. Dimana Pers sebagai pionir dalam mengemukakan kebebasan berpendapat”, papar Kepala Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, (11/9/2019).

Diskusi pernyataan sikap penolakan pengesahan di kantor Dewan Pers, Jakarta

Senada dengan Agus Sudibyo, Yadi Hendriana, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pun menolak rencana pengesahan RKUHP tersebut.

Menyikapi hal tersebut Yadi mengatakan bahwa IJTI mengeluarkan 6 pernyataan sikap. Yakni:
1. Menolak pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang.

2. Meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani RKUHP karena bertentangan dengan kebebasan pers di Tanah Air.
3. Mendesak DPR tidak memaksakan diri untuk mengesahkan RKUHP akhir bulan ini.

4. RKUHP rawan digunakan oleh sejumlah pihak untuk mengkriminalisasi jurnalis dan pers.

5. Sejumlah pasal dalam RKUHP tidak sejalan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kemerdekaan pers di Tanah Air.

6. Demokrasi yang tengah tumbuh dan berkembang harus dijaga bersama dengan menjamin kebebasan pers serta kebebasan berekspresi bagi publik.

Agus Sudibyo dan Yadi mengimbau agar anggota DPR mengasah kembali jiwa nasionalismenya dengan tidak memaksakan diri untuk mengesahkan RKUHP pada akhir bulan ini. Kedua insan dan praktisi bidang Pers Indonesia ini menilai bahwa adanya pasal pempidanaan pada insan pers dalam RKUHP rawan digunakan dan akan mengkriminalisasi para jurnalis dan pers. Her

Komentar

News Feed