oleh

DPR: Mestinya Premi BPJS Tak Mutlak Dinaikan

Jakarta, faktapers.id – Mestinya kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak mutlak dilakukan. Kini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah validasi database kependudukan.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf. “Opsi kenaikan premi bagi kami di DPR adalah opsi nomor sembilan atau nomor sepuluh. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mutlak harus dilakukan saat ini,” ujar legislator Partai Demokrat itu pada diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Iuran BPJS Naik, Bebani Rakyat?” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/19).

Dede pun mengungkapkan, yang perlu dilakukan saat ini yang paling sederhana saja dalam masalah soal validasi pendataan, database. “Kita juga mendengar kemarin Kementerian Sosial mengatakan ada perubahan lima juta, lalu juga menurut laporan yang kemarin di dalam Rakergab masih ada 10 juta lebih yang harus dicleansing,”
urainya.

Karena, sambung Dede tidak satu mix and match antara data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diusulkan sejak dulu dengan data yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Ini masih berantakan. Artinya masih ada asumsi. Jangan-jangan selama ini pemerintah bayar PBI tapi tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Bahkan, kata Dede lagi, BJSN juga menyampaikan kita terlalu terburu-buru mengadopsi format dari Malaysia pada saat itu. “Sehingga begitu sudah dilaksanakan angka tersebut tidak disepakati oleh teman-teman dari fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, dokter, jadi selalu dikatakan pelayanan lebih rendah,” ucapnya.

Salah satu contoh, jelas Dede, misalnya demam dengan diare, demam. “Dengan diare itu, mustinya pelayanan harus lima hari, ini dalam inasibijisnya mungkin hanya tertulis 3 hari, artinya yang harus kita selesaikan dahulu,” serunya.

“Kemudian juga kita harus berbicara tentang bagaimana optimalisasi peran daerah. Peran daerah ini juga menjadi penting, karena selama ini dengan adanya BPJS, banyak juga daerah yang seakan-akan sudah fungsi preventif, promotifnya ditarik, sehingga akibatnya mereka fokus kepada pembangunan rumah sakit,” kata Dede lagi.

Yang sebetulnya, tambah dia, pembangunan Rumah Sakit ini menjadi kuratif, menjadi beban yang lebih besar lagi. Mustinya daerah lebih fokus kepada preventif promotif itu namanya ada Puskesmas. “Tapi karena ada konsep kapitasi yang dibayarkan langsung dan kita itu membayar kapitasi kurang lebih 14 triliun tiap tahun , yang pada dasarnya sebetulnya belum tentu pesertanya itu datang ke Puskesmas. Jadi ini harus kita benahi lagi,” demikian Dede. Oss

Komentar

News Feed