oleh

Ketum Golkar: DPD Kamar Kedua dalam Sistem Bikameral Parlemen

Jakarta, faktapers.id – Selain mampu aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga dorong investasi daerah. Demikian Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan.

“Kehadiran DPD sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral parlemen di Indonesia mampu membahas isu-isu hangat di daerah menjadi suara di tingkat nasional,” kata politisi senior yang juga menjabat Ketum Partai Golkar itu pada Dilaog Refleksi Masa Jabatan Parlemen MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/19).

Selain itu, menurut Airlangga juga pemerintah perlu kehadiran DPD untuk mengharmonisasi mensinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang sejalan dengan program pemerintah pusat.

“Untuk itulah perlu fungsi DPD diperkuat,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat Siswono Yudo Husodo menilai, DPD melaksanakan tugas dengan baik dalam lima tahun terakhir.

“Kalaupun ada kesan kurang yang muncul hanya berkisar pada belum optimalnya kewenangan saja. DPD mewakili 34 provinsi daerah dan setiap periode generasi mempunyai tanggung jawab menciptakan sistem lebih baik untuk dilanjutkan ke sistem berikutnya,” urainya.

Siswono berpendapat, membangun sistem dilakukan sistemik terus menerus tanpa akhir, mewariskan ke generasi berikutnya menjadi lebih baik.

“Ke depan saya yakin yang sudah baik akan dilanjutkan oleh periode berikutnya lebih baru dan lebih segar lagi,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam megatakan, evaluasi tiga lembaga legislatif ini menjadi penting. Menurutnya persoalan bangsa ini ada di Senayan, baik muara persoalan bangsa, penyelesaiannya ada di senayan.

“Kita lupakan distorsi masa lalu, yang harus kita lihat ke depan bagaimana bersama-sama lembaga legislatif ini membangun bangsa ke depan. Kita harus memaknai pasal 22 d UUD RI 1945 secara benar,” serunya.

Sambung Muqowam, hari ini peran pemantauan dan pengawasan perda dan raperda harus dimaksimalkan oleh DPD periode mendatang. “harus menjadi implementatif bagi daerah, jangan bicara amandemen dahulu tapi kita memaksimalkan kewenangan yang sudah ada,” cetusnya.

Selain itu, tambah Muqowam, hubungan antara DPD dan DPR harus terus bersinergi sama-samas bekerja untuk NKRI. oss

Komentar

News Feed