oleh

KPCDI Kecam Kebijakan Kemensos Abaikan Validasi Data Peserta BPJS PBI

Jakarta,faktapers.id – Kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos)  menonaktifan 5.227.852 orang dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memakan korban. Salah seorang pasien gagal ginjal tiba-tiba tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu BPJS PBI nya sudah dinonaktifkan.

Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir  mengecam kebijakan Kemensos yang tidak melakukan validasi data atau memberitahu terlebih dahulu kepada peserta BPJS PBI. Ia mengingatkan agar Kemensos harus hati-hati dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kondisi kakinya membengkak

“Kemensos main putus begitu saja. Ternyata yang diputus ini pasien cuci darah. Pasien yang tidak bisa cuci darah akan mengancam keselamatan nyawa pasien,” tegas Tony di Jakarta, Jumat (06/09).

Tony menceritakan, bahwa ada laporan dari Bariyadi (48), pasien dari Klaten, Jawa Tengah yang tidak bisa cuci darah. Dalam kondisi sesak nafas dan tubuh membengkak karena kelebihan cairan. Sebelumnya, Bariyadi melakukan cuci darah rutin di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Tony menambahkan bahwa dirinya berkomunikasi dengan istri pasien, Endang. Menurutnya suaminya tidak bisa cuci darah dari hari Rabu (04/09). Keluarga sudah ke kantor BPJS, namun disuruh mengurus ke BPJS Mandiri dan harus deposit uang ke bank sebesar 500 ribu.

Yang jadi masalah lagi bahwa pasien Bariyadi tak ada uang, mengingat dirinya pengangguran, tulang punggung keluarga hanya istri yang bekerja sebagai buruh pabrik. Keluarga pasien juga dibantu oleh kelurahan setempat telah mendatangi kantor Dinas Sosial untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI agar bisa cuci darah.

Kondisi rumah pasien Bariyadi

“Keluarga bersama lurah ke kantor Dinas Sosial, namun tak ada hasil, Pasien pun tidak bisa cuci darah sampai saat ini, Jadwal cuci darahnya hari rabu dan sabtu. Berarti sudah 2 hari pasien ini tidak cuci darah. Bila sampai terjadi kematian pada si pasien, KPCDI akan melakukan langkah hukum”, tandasnya.

“Harusnya semua orang mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, walaupun itu dari kalangan kurang mampu,” pungkas Tony. Ddg

Komentar

News Feed