oleh

KPK Kembalikan Mandat ke Pesiden

Jakarta, faktapers.id – Polemik revisi UU KPK makin memanas. Tiga pimpinan KPK menyerahkan sepenuhnya ‘Mandat’ dan seluruh tanggung jawab serta pengelolaan manajemen KPK kepada Presiden. Kekisruhan pembahasan revisi UU KPK ini dikarenakan KPK merasa tak dilibatkan dalam proses penggodokan revisi UU KPK yang sudah disetujui oleh presiden.

“Yang sangat kami prihatinkan dan mencemaskan adalah mengenai RUU KPK. Karena sampai hari ini draf revisi UU KPK yang sebetulnya saja kami tidak mengetahui. Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Kemudian saya juga mendengar rumor, dalam waktu yang sangat cepat kemudian akan diketok, disetujui”, papar Ketua KPK, Agus Rahardjo pada konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Dalam penyampaiannya Agus Rahardjo tidak sendiri. Ketua KPK yang belum habis masa baktinya itu didampingi oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang pagi tadi mengajukan pengunduran diri dan juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam penjelasannya, Agus secara tegas mengatakan bahwa seluruh tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI.  “Kami pimpinan, yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK, dengan berat hati pada hari ini, Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah selanjutnya, apakah hingga Bulan Desember kami tetap menjalankan tugas seperti biasa atau tidak. Kami menunggu perintah presiden”, pungkas Agus. Her

Komentar

News Feed