oleh

KPMP Maros Soroti Peningkatan Jalan Poros Barandasi Jembatan Keru Kecamatan Lau

Maros, faktapers.id – Komando Pejuang Merah Putih Kabupaten Maros, menyoroti pekerjaan peningkatan jalan poros Barandasi Jembatan Keru kecamatan Lau Kabupaten Maros.

pasalnya, pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan talud, perkerasan dan betonisasi diduga dikerjakan asal-asalan. Hal itu dapat dilihat dari pekerjaan talud yang hancur di beberapa bagian sepanjang jalan. Kerusakan tersebut diduga penyebabnya adalah kualitas campuran.

Ketua KPMP Maros Ir Colleng, mengatakan, pekerjaan peningkatan jalan ini yang dikerjakan sesuai papan proyek yang terpampang akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2019, kurang lebih satu bulan kedepan.

Dengan melihat kondisi itu seharusnya konsultan perencana dan konsultan pengawas yang di gaji dengan uang rakyat harusnya maksimal dalam melakukan pengawasan.

Demikian halnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ), harus lebih intens melakukan peninjauan terutama kualitas dan ketepatan waktu kerja.

Ir Colleng menjelaskan, proyek yang menelan anggaran Rp7,7 M yang dikerjakan oleh PT. Te’ne Jaya dinilai bukan anggaran sedikit, apa bila pekerjaannya tidak maksimal dan tidak berkualitas maka rakyat sebagai pengguna jalan bisa saja melakukan proteksi, pasalnya semua itu adalah uang negara yang berasal dari rakyat.

Atas nama KPMP Maros meminta kepada pihak aparat kepolisian (tipikor) dan kejaksaan dalam hal ini TP4D lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

Kegiatan ini salah satu yang memiliki pagu anggaran terbesar. Kalau dikerjakan asal-asalan maka tunggu beberapa waktu saja pekerjaan akan lebih hancur jika dibiarkan begitu saja, dan sudah barang tentu masyarakatlah yang akan dirugikan.

Padahal, PT. Te’Ne Jaya tergolong perusahaan nasional yang kita ketahui sudah berkiprah sampai ditingkat nasional.

Ketua KPMP Maros mengatakan. Dinas PUPR harus lebih sigap dan lebih intens setiap saat melakukan evaluasi baik dari segi pekerjaan maupun dari sisi rekanan yang pantas untuk di beri pekerjaan.

“Saya berharap semua elemen masyarakat ikut serta melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah, jangan ada yang berpangku tangan melihat setiap kejadian pelanggaran pekerjaan proyek, sebab kita semua berhak untuk mengawal, mengawasi, menilai dan mengevaluasi, bahkan berhak untuk menyampaikan gugatan apa bila sebuah pekerjaan di anggap bermasalah,” ujarnya.

Seluruh elemen masyarakat termasuk LSM, ormas, OKP, forum pemerhati bahkan seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, demikian juga dengan sinergitas dengan aparat penegak hukum perlu wajib dibangun dengan baik sebagai wujud kemitraan yang sejajar.

Olehnya itu KPMP dalam setiap program kerjanya terkait pengawasan akan di maksimalkan pada setiap lini kegiatan prmerintah maupun swasta.

KPMP akan melakukan pengawalan, pengawasan dan preassure pekerjaan proyek tanpa pandang bulu, baik itu rekanan lokal maupun rekanan dari luar, Kami tidak harus selektif tapi harus menyeluruh, karena dampak dan resiko yang ditimbulkan selalu pada masyarakat dan kerugian negara. Harapan KPMP lagi lagi berharap kepada aparat pengak hukum untuk lebih proaktif dan lebih maksimal. anchank

Komentar

News Feed