oleh

KSPI Akan Ajukan Citizen Lawsuit Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, faktapers.id  ‐‐  Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan, kt Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal akan mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit.

Dia memastikan, citizen lawsuit ini bisa dilakukan karena sesuai hukum tata negara. Berkaca, hal serupa juga pernah dilakukan warga Indonesia di 2010 saat menggugat Presidden Susilo Bambang Yudhoyono lantaran tak kunjung disahkannya undang-undang terkait BPJS.

Apalagi, sebut Said, kenaikan iuran BPJS ini telah ditolak oleh DPR, sehingga buruh dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

“Agenda menolak kenaikan iuran BPJS kepada penyelenggara konstitusi. Akan kami gugat melalui gugatan warga negara atau citizen lawsuit,” sebut Said di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Senin (2/9) kemarin.

Menurutnya pihak-pihak yang akan digugat ini diantaranya Presiden yang berkuasa, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan menteri-menteri terkait.

“Itu satu produk yang dibenarkan dalam hukum tata negara kita, yaitu gugatan warga negara terhadap pemerintah,” ujar Said.

Oleh karenanya Ia memastikan gugatan itu sepenuhnya diajukan kepada lembaga bukan kepada orang per orang atau misalnya, menteri Sri Mulyani, melainkan Kementerian Keuangan yang digugat dalam kasus itu.

Said juga memastikan akan menolak semua kebijakan terkait kenaikan iuran BPJS. Ia menyebutkan kenaikan iuran yang pertama kali di gelontorkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sepihak, lantaran tak pernah sekali pun berdiskusi atau membuka ruang ke masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Karena publik hearing belum dilakukan kami enggak tahu berapa defisit itu, berasal dari mana apakah defisit akan terjadi lagi kalau iuran dinaikkan, enggak ada jaminan,” pungkas Iqbal. Uaa

Komentar

News Feed