Jakarta, faktapers.id ‐ Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui rencana demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di sejumlah daerah hari ini, Senin (23/9).
Terkait hal itu, Jokowi pun disebut telah menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono untuk mengantisipasi aksi massa jika terjadi besok di depan kompleks parlemen, Jakarta.
Rencananya puncak aksi unjuk rasa digelar di depan Gedung DPR, Selasa (24/9). Pada hari tersebut rencananya DPR akan menggelar Rapat Paripurna di mana salah satunya diduga terkait pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Ya sudah. Tadi sudah (mendapat laporan),” sebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).
Moeldoko mengutarakan instruksi itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat membahas situasi keamanan bersama sejumlah jajarannya pagi tadi.
Turut hadir saat itu beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Juga hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, hingga Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.
“Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional,” ungkap Moeldoko.
Ia menyatakan aparat keamanan juga mengantisipasi keamanan sampai pelantikan Jokowi dan wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober mendatang.
“Ada yang mengharapkan seperti itu (pelantikan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin terjegal),” terang mantan Panglima TNI tersebut.
Terkait aksi mahasiswa dan masyarakat sipil, Moeldoko memahami mereka ingin merespons rencana pengesahan beberapa revisi undang-undang, salah satunya pengesahan RKUHP. Menurutnya, Jokowi sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat sipil terkait RKUHP.
“Intinya presiden sangat mendengarkan pandangan publik ya, sangat mengikuti dengan baik. Sehingga dalam pertemuan konsultasi dengan DPR tadi ada hal-hal yang memang bisa dilanjutkan, bisa di-carryover (bahas DPR periode selanjutnya,” paparnya.
Terpisah, Ketua Panitia Kerja RKUHP Mulfachri Harahap mengatakan rencana pengesahan undang-undang tersebut tak akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR terdekat, yakni Selasa (24/9). Ia menyebut masih ada tiga rapat paripurna sampai 30 September, akhir masa tugas DPR periode 2014-2019.
Mulfachri menyebut rencana pengesahan RKUHP ini akan dibawa terlebih dahulu dalam forum lobi antara DPR dengan pemerintah.
“Mungkin tidak dalam paripurna terdekat. Masih ada tiga kali paripurna lagi sampai tanggal 30 September. Sebelum itu akan ada forum lobi dengan pemerintah,” jelas Mulfachri, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).
Secara bersamaan hari ini aksi mahasiswa menolak RKUHP dan revisi UU KPK serta RUU kontroversial ini terjadi di sejumlah kota. Beberapa di antaranya di Jakarta, Bandung, Cirebon, Tanjungpinang, Malang, Jombang, Makassar, dan Samarinda.*/Uaa