oleh

SCW dan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara Pertanyakan Kasus Hukum Mantan Gubernur, GPN 

-Daerah-302 views

Jakarta, faktapers.id – Menyikapi lambannya penanganan kasus korupsi/suap oleh pihak Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terhadap Pimpinan dan anggota DPRD Prop.Sumatera utara khususnya periode 2009-2014, masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara bersama sama dengan LSM Sumatera Corruption Watch (SCW) mengaku merasa perlu untuk menyatakan sikap kembali di hadapan pimpinan KPK di Jakarta.

Mereka prihatin terhadap kasus Mantan Gubernur Sumut,  Gatot Pujo Nugroho (GPN) terhadap Pimpinan dan anggota DPRD Prop.Sumatera utara khususnya periode 2009-2014, yang telah berlangsung 7 tahun, hingga kini tak tersentuh hukum.

“Kami melihat ada kecenderungan jalan di tempat dan tidak tuntas. Jika tidak dikawal dengan baik oleh masyarakat, maka dengan ini kami kami perlu menyatakan tuntutan kepada KPK,” ucap Kordinator SCW, Muhamad Yusuf Sianturi,  Jumat (20/9/2019), saat aksi demo di depan Gedung KPK Merah Putih, Kuningan Jakarta.

Massa demo tersebut dengan membentangkan spanduk beruliskan ” Kasus Suap LPJ Gubsu, Pengesahan APBD dan PAPBD Prov Sumut 2012-2015, Terpidana mantan Gubsu GPN Tidak Bekerja Sendiri. Demi Keadilan Hukum Tersangkakan dan Penjarakan ASN Sebagai Operator Suap yang Terlibat”, mengajukan tuntutan, dalam selebaran yang dibagikan pendemo, yaitu :

“Kami sangat menghargai dan menghormati terhadap kinerja KPK yang telah melakukan proses hukum terhadap mantan Gubernur GPN dan 50 orang pimpinan dan anggota DPRD Prop.Sumatera Utara. Masyarakat sumatera utara yang berbudaya egaliter, cerdas, terbuka, demokratis dan sedikit sensitive memantau dengan seksama proses hukumini, karena ini adalah kasus korupsibesar yang melibatkan eksekutif dan legislative Propinsi Sumatera Utara,” tambah Johanes KK, yang juga Kordinator SCW.

Lebih lanjut M Yusuf memaparkan bahwa proses hukum terhadap mantan gubernur GPN dan pimpinan DPRD prop Sumut telah berlangsung dengan sangat baik, namun proses selanjutnya terhadap anggota dewan yang dijadikan tersangka, kami memandang masih ada kesan tebang pilih dan kurang transparan.

Dalam fakta persidangan para saksi terperiksa yakni Nurdin Lubis mantan Sekda Prov Sumut, Randiman Tarigan – Mantan Sekwan DPRD Prop Sumut, Mohamad Alinafiah Bendahara Seketariat DPRD Prop Sumut, Fuad Lubis-Kabag Keuangan Pemerintah Prop Sumut menyampaikan kesaksian didepan sidang PN Tipikor bahwa 100 orang Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 benar telah menerima suap dari Gatot Pujo Nogroho mantan Gubernur Sumatera Utara terkait dengan : Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Prop Sumut tahun 2012. Pengesahan PAPBD tahun 2013, Pengesahan APBD tahun 2014, Pengesahan PAPBD tahun 2015

Lebih lanjut M Yusuf  mengungkapkan kami mencatat nama-nama yang sudah di vonis oleh hakim ada sejumlah 50 orang dari 100 orang yang dituduh menerima suap, yakni: 1.Saleh Bangun, 2.Kamaluddin Harahap,3.Sigit Pramono Asri, 4.Chaidir Ritonga, 5.Ajib Shah, 6.M.Affan, 7.Budiman Nadapdap, 8.Bustami  HS, 9.Parluhutan Siregar,10.Guntur Manurung,11.Zulkifly Husein,12.Effendi Siregar, 13.Tiaisah Ritonga,14.Rizal-Sirait,15.Fadly Nurzal,16.Roslynda Marpaung, 17.Risnawaty Sianturi, 18.Rahmiana D. Pulungan,19.DTM A. Hasan Maturidi,20.Biller Pasaribu,21Richard Edy M. Lingga, 22.Syafrida Fitri,23. M. Faisal,24.Arifin Nainggolan, 25.Mustofariah, 26.Sopar Siburian,27.Annalisman-Zalukhu,28.Restu Kurniawan-Sarumaha, 29.Washington Pane, 30.JhonHugo Silalahi,31Fery Suano T.Kaban, 32Tunggul Siagian, 33.Fahrurozi, 34.Taufan Agung Ginting,35.Abu Bakar Tambak,36.Enda Mora Lubis,37.M. Yusuf Siregar, 38.Pasiruddin Daulay, 39.Elejaro Duha, 40.Muzdalifah, 41.Tahan Manahan Panggabean, 42.Helmiati,43.Muslim Simbolon,44.Sony Firdaus,45.Tonnies Sianturi,46. Tohonan Silalahi, 47.Murni Eliezer Verawati Munthe, 48.Harlen Manurung, 49.Darmawan Sembiring dan 50.Syahrial Harahap.

Bahwa Mengingat di dalam dakwaan penuntutan jaksa dan keputusan Pengadilan Jakarta Pusat disebut 100 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 -2014 terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari Gubernur Sumut GPN. Dan merupakan bagian dari dakwaan tuntutan jaksa serta putusan PN Jakarta Pusat dalam sidang pengadilan TIPIKOR terhadap terpidana 50 orang diatas dengan demikian secara logika hukum 50 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sudah menjadi tersangka secara de fakto namun secara de jure belum tersentuh oleh hukum dan seharusnya demi persamaan hukum dan adanya ketegasan hukum di negeri ini nama-nama anggota DPRD sumut yang 50 Orang yang belum menjadi tersangka segera diproses hukum yaitu :

Evi Diana, Hardi Muliono, Aduhot Simamora, Brilian Muchtar, Alamsyah Hamdani, Edy Rangkuty, Japorman Saragih, Syamsul Hilal, Tagor Simangunsong, Isma Fadly Pulungan, Sudirman Halawa, Palar B Nainggolan, Robert Nainggolan, Melizar Latief, Nur Hasanah, Salomo Pardede, Marah Halim, Khairul Fuad, Layari Sinukaban, Ahmad Ikhyar Hasibuan, Jamaluddin Hasibuan, Rahmat Hasibuan, Megalia, Risiawati, Ida Budi Ningsih, Ramli, Nurul, Azhari Lubis, Ahmad Hosen Hutagalung, Irwansyah Damanik, Humamisul Bahsyan, Oloan Simbolon, Yansyahrin, Iman B. Nasution, Mulyani Hidayatullah, Zulkarnaen, Andi Arba, Raudin Purba, M. Nuh, Amsal Nasution,M. Nasir, Taufik Hidayat, Nur Azizah Tambunan dan Siti Aminah.

Bahwa Pejabat /Mantan Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang terindikasi merancang,melakukan pengumpulan uang dan mendistribusikan uang suap yang dapat kami catat didalam kesaksian di pengadilan TIPIKOR maupun kesaksian laporan kepada kami adalah Nurdin Lubis – mantan Sekda Propsu, Burhanuddin Siagian – mantan kabid keuangan, Fuad Lubis- Ka biro Keuangan PemPropsu, Randiman Tarigan – Mantan Sekwan DPRD Sumatera Utara serta M. Allinafiah Bendahara Sekretariat DPRD Propsu . juga kami catat sampai hari ini BELUM atau TIDAK TERSENTUH HUKUM.

“Kami minta dengan tegas agar Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 yang nama namanya diindikasikan terlibat semua tanpa terkecuali sesuai kesaksian dalam fakta persidangan agar diproses dengan segera,” tandasnya.

Kami juga meminta dengan tegas agar kasus tersebut tidak menimbulkan polemik, kerancuan dan menimbulkan rasa ketidak adilan masyarakat dan dapat bereskalasi terhadap ketidakpercayaan terhadap kinerja KPK atas kasus ini, Hidup KPK !,” sambung Johanes KK

” Bravo KPK !” teriak mereka. fp03/fp01

 

 

Komentar

News Feed