oleh

Warga Desa Kapungan Keluhkan Proyek RTLH Tak Sesuai Harapan

Klaten, faktapers.id – Kabar tak sedap jelang Pilkades semakin santer didengar, Dua warga penerima program bedah rumah atau pembangunan RTLH (Rumah Tak Layak Huni) di Desa Kapungan kecamatan Polanharjo, Klaten mengeluhkan hasil pembangunan yang dinilai tak sesuai harapan. Keduanya adalah Suwandi dan Sundari yang sama-sama warga dukuh Pekulon Desa Kapungan.

Saat ditemui awak media, Sundari (55) mengatakan sebelumnya tidak ada sosialisasi akan menerima program pembangunan RTLH. Namun, dirinya tidak menampik rumahnya mendapat sejumlah material untuk membangun. Meski, realisasinya hanya dibelikan sejumlah reng, usuk dan paku, tanpa mengetahui berapa nominal yang harus diterima.

”Rumah dulu dibongkar sekarang berdiri lagi, bantuan rehab reng, usuk dan paku yang memberikan pak PTD .Kalo genteng diberi tetangga,” papar janda yang tinggal bersama cucunya itu.

Sebenarnya, kata Sundari, pihaknya menginginkan bagian yang diperbaiki dari rumahnya yakni genteng dan perbaikan bagian penyangga atap bagian depan. Selain itu, dia juga menginginkan perbaikan jendela, pintu, dan beberapa bagian lain. Meski begitu, dirinya mengaku tak mengetahui pasti apabila ketiga tiang itu dinominalkan dalam bentuk uang.

Warga lain yang juga menerima program pembangunan RTLH, Suwandi (78) juga mempertanyakan total nominal bantuan rehab untuk rumahnya. Sebab, dirinya juga bingung karena bantuan yang diterima justru memberatkan hingga dirinya harus tombok Rp 5 juta. Namun, kenyataannya hingga pembangunan selesai, rumahnya masih butuh pendanaan.

“Saya terima bantuan cuma genteng sebanyak 3500, reng 11 ikat dan paku,” terang Suwandi.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Desa Kapungan Joko Santoso membantah bahwa isu tersebut tidak benar, pihaknya sudah melaksanakan proyek sesuai prosedur.

“Saya siap diaudit kemana uang itu, dana jatah RTLH diambilkan dari Dana Desa tahun 2019, dari jatah sebanyak 11 rumah dijabarkan jadi 14 rumah sesuai kebutuhan,” kata Joko dikediamannya, Minggu (22/9/19).

Pada akhirnya, kata Joko, bagaimana anggaran yang ada bisa direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah. Hal itu, tambah dia, pihak desa harus cerdas dalam mengelola anggaran tersebut. Sebab, anggaran tersebut sudah dipotong pajak 20 persen.

“Siapa yang mau komplain kami siap memberi penjelasan, karena bantuan tersebut dibiayai oleh Dana Desa yang sudah sesuai dengan prosedur,” tegas Joko.

Sementara itu, Ketua Aliansi Warga Kapuang Peduli Keadilan, Prasetyo mengatakan, dari semua keluhan masyarakat, pihaknya dan warga bermaksud mencari keadilan akan melaporkan atas dugaan kejanggalan tersebut.

“Terkait kejanggalan proyek ini kami dan warga berencana akan melapor ke pihak berwajib minggu depan,” pungkasnya. madi

Komentar

News Feed