Klaten, faktapers.id -Memasuki tahapan akhir proses penentuan satuan kerja yang lulus meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, dikunjungi oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (24/10/2019).
Sesampai di Pengadilan Negeri Klaten, didampingi Ketua Pengadilan setempat, Albert Usada, Rombongan Kemenpan RB yang dipimpin Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Kemenpan RB, Shokif Khoirul Anam, melakukan evaluasi lapangan di satuan kerja Pengadilan Negeri Klaten.
Di sana Sokif melihat secara langsung pelayanan pengadilan, mulai dari inovasi yang dikembangkan, sarana dan prasarana pelayanan, hingga aplikasi Sistem Informasi Dokumentasi Administrasi Kepaniteraan, serta aplikasi pelayanan online virtual PTSP Pengadilan Negeri Klaten.
Mewakili Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Shokif Khoirul Anam mengatakan fokus dari evaluasi zona integritas yang dalam perbaikan dan upaya pencegahan anti korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan, kemarin dari Pengadilan Negeri Klaten sudah di undang ke Jakarta untuk melakuakn disevaluasi dan sore ini melakukan verifikasi lapangannya.
“Temuannya adalah secara sarana dalam melaksanakan zona integritas, wilayah bebas korupsi sudah memadahi, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan”,kata Sokif.
Dijelaskan hal yang perlu ditingkatkan tersebut seperti pembatasan akses, dari tempat layanan ke tempat administrasi perlu dibatasi, artinya semua yang tidak berkepentingan diruang administrasi harusnya dilarang masuk,berikutnya adalah soal penguatan integritas dan sosialisasi ke masyarakat.
“Pengadilan Negeri Klaten juga harus gencar mensyiarkan kepada masyarakat kalau Pengadilan sudah melakukan perubahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di PN Klaten ini semakin meningkat, setelah ini juga masih ada ahapan yang harus dilalui untuk mendapakan penilaian sebagai instansi yang menerapkan Zona Integritas, wilayah yang bebas korupsi, hasilnya akan diumumkan pada 9 Desember bertepatan dengan hari anti korupasi sedunia”,jelasnya.
Terkait beberapa catatan yang diberikan Tim Evaluasi dari Kemenpan RB tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Klaten, Albert Usada mengungkapkan, Pengadilan Negeri Klaten segera akan melakukan perbaikan, dan hasilnya, ia optimis nantinya akan dibawa di panel dan akan didiskusikan bersama Tim Ombudsman, Tim Badan Pengawasan Makamah Agung dan KPK.
“Tim nasional itu terdiri dari Kemenpan RB, Tim Ombudsman, Tim Badan Pengawasan Makamah Agung dan KPK, kami optimis bisa meraih predikat wilayah bersih dari korupsi (WBK),ungkap Albert. (Madi)
