Jakarta, faktapers.id- Bupati Indramayu, Supendi, beberapa waktu lalu yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka sehingga langsung ditahan.
Akibat kena OTT KPK itu, Golkar menonaktifkan Bupati Indramayu Supendi.
“Sementara statusnya sudah dinonaktifkan terlebih dahulu”, papar Dewan Pakar Golkar Agung Laksono setelah menghadiri acara di Kampus Putih Yabujah, Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (22/10/2019).
Agung mengatakan DPP Golkar akan menunjuk salah satu pengurus Golkar, Jawa Barat sebagai pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kursi Ketua Golkar Indramayu yang ditinggalkan Supendi.
“Ya nanti akan ada Plt. Nanti akan ditunjuk dari pengurus satu tingkat di atasnya, dari DPD Golkar Jabar”, terang Agung.
Sementara itu sekretaris Golkar Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan prihatin atas penangkapan Supendi oleh KPK. Pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Sebagai info, selama Oktober 2019, KPK berhasil menjaring 3 kepala daerah yang terjaring OTT, yakni:
- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere. Dia dijerat lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar terkait dugaan suap proyek jalan di Kalimantan Timur (Kaltim).
- Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Dia terjaring OTT KPK pada Rabu (16/10) dini hari terkait dugaan adanya setoran dari dinas-dinas kepada Eldin. Diduga setoran itu sudah beberapa kali terjadi. Penyidik KPK mengamankan duit Rp. 200 juta dalam OTT tersebut.
- Bupati Indramayu Supendi diduga KPK menerima suap sebesar Rp 200 juta dari kontraktor penggarap proyek di Dinas PUPR. Uang itu digunakan Supendi untuk berbagai keperluan pribadinya. Herry