Jakarta, faktapers.id – Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin diingatkan agar tak jadikan isu radikalisme yang justru hilangkan isu penting.
Demikian anggota Fraksi PKS DPRI RI, M. Nasir Djamil. “Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar dia dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/10/2019).
Meski begitu, Nasir tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.
“Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” serunya.
Nasir pun mencurigai isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya Saat ini, sebut dia lagi, ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa berhasil.
“Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia,” papar Nasir.
“Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” tegas legislator dari daerah pemilihan DI Aceh itu. (OSS)