Melawi, faktapers.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi kembali menggelar rapat paripurna ke X masa sidang ke 1.Tahun 2019.
Dengan agenda tentang Kebijakan serta penyampaian pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Melawi, terhadap raperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Melawi.
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2019. Selasa Sore (29/10). Kegiatan itu dihadiri Bupati Melawi, Panji S. Sos, para Asisten Setda Melawi, sejumlah Kepala SKPD, Forkopinda serta sejumlah tokoh masyarakat Serta 24 dari 30 orang anggota DPRD Melawi.
Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Melawi, Abang Ahmadin didampingi Ketua DPRD, Widiya Astuti dan Wakil ketua Hendegi Januardi UY Dalam sidang tersebut Abang Ahmadin memberi kesempatan kepada seluruh fraksi fraksi untuk menyampaikan Pendapat pisi dan misi untuk kemajuan pembangunan di kabupaten Melawi,”harapnya.
Dari Fraksi Gerindra, menyampaikan beberapa hal terutama yang berkaitan dengan pelantikan Sekretaris dewan. Sedangkan dari fraksi Golkal menyampaikan tentang pedagang kaki lima yang kini masih semrawut sebagaimana terlihat seperti di Pasar Sayur Jalan Kapten Markasan.
Dimana penjual buah yang ada di simpang rumah sakit umum menurut Saparni juru bicara dari fraksi Golkar sangat mengganggu pengguna jalan terkecuali jika agak mundur sekitar 5 atau sepuluh meter kebelakang.
Maka diharapkan kepada pemerintah terkait untuk menertibkan dan mengatur dibeberapa titik pedagang kaki lima demi kenyamanan baik mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” papar Saparni saat menyampaikan pandangan umum.
Fraksi Dasdem menyampaikan hanya mengikuti Mengawas program pembangunan pemerintah.
Sementara itu, Fraksi PKB menyampaikan, minta kepada pihak Dinas terkait agar memperhatikan jalan di Bundaran Tugu Naruto. Sebab hujan turun jalan itu selalu tergenang air. Serta tarikan iuran PDAM Tirta Melawi sudah terlalu tinggi dan pertimbangkan lagi demi Masyarakat. (Abd/Skn).
