oleh

Demo KSPI Menyuarakan Penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan, Juga Revisi UU KPK

Jakarta, faktapers.id ‐  Hari ini, Rabu (2/10/2019) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demo buruh, yang digelar serentak di 10 daerah. Menurut mereka selain menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh juga menentang revisi UU KPK.

“Kisaran 30.000 kalau dari Jabodetabek. Karena ada serentak di 10 Provinsi, ada di Jawa Barat di Gedung Sate, di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Gorontalo, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara,” ungkap Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono, Rabu (2/10).

Perkiraan di Jakarta sendiri, menurutnya bakal ada 30 ribu orang yang mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (2/10).

Seluruh aksi tersebut menyuarakan tiga tuntutan serupa,  antara lain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, menolak penaikan juga BPJS Kesehatan dan menagih janji Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perppu tentang Pengupahan.

“Kami menolak revisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kemudian menagih janji Presiden Jokowi untuk merevisi PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Pengupahan,” tegas Kahar lagi.

Para buruh juga, lanjutnya, akan menyuarakan tuntutan lain seperti menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), beberapa RUU bermasalah lainnya, menolak kriminalisasi aktivis, dan penyelesaian permasalahan Papua.

“Kami akan mengingatkan anggota DPR yang baru agar lebih akomodatif memenuhi kepentingan rakyat. Kami minta agar perwakilan anggota DPR menemui kami juga agar mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan kami,” sebutnya.

Meski ribuan massa, Kahar memastikan aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai. Ia pun meminta kepolisian untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Ia juga meyakinkan bahwa penyampaian pendapat secara terbuka ini bermaksud murni menyuarakan kepentingan buruh.

“Bagi buruh bagi KSPI ini bukan aksi pertama kali, sudah berkali-kali, jadi ini terkoordinir dan murni menyuarakan kaum buruh. Dan kami juga menyayangkan tindakan represif aparat terhadap elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya,” paparnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan, kepolisian memperkirakan massa aksi di depan DPR mencapai 1.500 orang. Maka Polisi menyiagakan 6.000 pasukan untuk di Gedung DPR/MPR.

“Kalau total ada 16.400 Polri dan 7.800 TNI, 570 Pol-PP dan 100 Pamdal,” sebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo

Bukan hanya Gedung DPR/MPR, penjagaan juga dilakukan di kawasan sekitar Istana Negara, pusat-pusat perekonomian, objek vital nasional dan sejumlah jalur lalu lintas utama. Uaa

Komentar

News Feed