Melawi. faktapers.id – Hari ini 170 Direktur RSUD dari 34 Provinsi se Indonesia diundang ke Kemendagri di Jakarta untuk menghadiri Sosialisasi PP no. 72 tahun 2019 yang baru di tandatangani oleh Presiden Jokowi 14 Oktober 2019.
PP No. 72 Tahun 2019 Lebih banyak memuat Revisi / Perubahan tentang Sistem Organisasi RSUD dan Inspektorat. Terbitnya PP no. 72 Tahun 2019 untuk me Revisi PP No. 18 tahun 2016 adalah berkat Rekomendasi Rakernas ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia).
Perlunya Revisi karena pada PP no.18 tahun 2016 memiliki cukup banyak kekurangan yang bisa menyebabkan menurunkan kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Daerah, Rentang birokrasi administrasi yang panjang.
Sehingga menghambat gerak kinerja pelayanan publik serta kekurang jelasan posisi pertanggungjawaban Direktur RSUD.
Maka dari itu ARSADA memperjuangkan, serta memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi, supaya terjadi perbaikan Tata Kelola Organisasi RSUD agar manajemen bisa bergerak dengan cepat sehingga Pelayanan Publik Rumah Sakit bisa lebih baik lagi sesuai tuntutan zaman.
Terkait dengan kegiatan sosialisa
Apresiasi kepada Pemerintah Pusat ( Presiden, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkes ) yang telah responsif mendengar keluhan / masukan dari para Direktur RSUD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ARSADA.
PP no.72 Tahun 2019 memuat Penguatan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah dan Inspektorat.
Setelah mendapat undangan secara khusus pada dirinya selaku Direktur RSUD Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, dr Sien setiawan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia yang kini sangat peduli melakukan Reformasi Pelayanan Publik.
“Sehingga kedepan pelayanan kesehatan makin lebih baik sesiai dengan harapan,” ucap Sien.(Skn)
