oleh

Puluhan Tokoh Senior Pendukung Jokowi Kecewa Jika Presiden Tidak Terbitkan Perpu

Jakarta, faktapers.id – Revisi UU KPK yang disahkan DPR beberapa waktu lalu masih menyisakan polemik dibeberapa kalangan termasuk tokoh politik senior.

Sekitar puluhan tokoh-tokoh politik senior pendukung Presiden Jokowi pada Pemilu lalu diundang kre Istana guna bertemu Presiden untuk sumbang saran perlukah Perpu pengganti Revisi UU KPK dikeluarkan. Hasil pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 September 2019 lalu mengatakan bahwa presiden akan memikirkan perlu apa tidaknya perpu itu diterbitkan.

Namun kenyataanya, hingga masa jabatan presiden berakhir pada 20 Oktober nanti tak ada tanda-tanga bahwa presiden akan mengeluarkan Perpu. Oleh karenanya, puluhan politisi senior yang dianggap presiden sebagai ‘guru’ nya menggelar konferensi pers di Galeri Cemara, JL. HOS Cokroaminoto No.8-9, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Konferensi pers tersebut terpaksa digelar untuk menyikapi kabar yang beredar bahwa presiden batal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK oleh Presiden Jokowi. Mereka berpendaoat bahwa Perpu tersebut sangat diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena menurut mereka Revisi UUKPK hanya akan melemahkan fungsi KPK.

Pada pertemuan itu sejumlah tokoh yang hadir dalam acara diskusi ini antara lain pakar hukum Bivitri Susanti, Prof.Dr. Emil Salim, eks ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, eks ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Ismit Hadad, Tini Hadad dan Slamet Rahardja.

“Menyadari sejarah yang lampau, prestasi KPK yang gigih berjuang, kami merasa perjuangan ini harus diteruskan demi kebersihan aparat pemerintah dari korupsi”, papar Prof. Emil Dalam acara ini, Prof.Dr. Emil Salim saat memberikan pemaparan terkait tujuan kegiatan acara tersebut.

Menurut Prof. emil Sakim, UU KPK yang telah diresmikan sifatnya memperlemah, dan itu terkait upaya pembatasan proses penyidikan dan penyadapan yang memang dimiliki oleh lemabaga antirasuah tersebut. Pelemahan itu dinilai akan berdampak signifikan bagi kegiatn KPK untuk memberantas Korupsi. Oleh karena itu, Prof. Emil bersama tokoh yang hadir merasa perlu mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

“Kalau taj ada Perpu, maka ini semua dibatasi. Itu namanya KPK dikebiri. Karena itu, kami minta Presiden terbitkan Perppu dan kami mendukung Presiden menolak UU KPK itu”, tegas Prof. Emil.

Seluruh tokoh politik senior sepakat dengan suara bulat bahwa presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK untuk membasmi segala bentuk Korupsi di Indonesia. Herry

Komentar

News Feed