Jakarta, faktapers.id – Lembaga Sinergi Nawacita Indonesia(SNCI) berpandangan. Dalam Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kedepan diperkirakan dalam kurun waktu 2019 – 2024 Indonesia menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding 2014 – 2019.
Tantangan tersebut adalah Ekonomi dan Radikalisme. Dimana, Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami double deficit atau defisit ganda yakni, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif akan membentuk creeping economic crisis atau krisis ekonomi merayap.
Indikator global yang kredible dan dapat dipercaya dalam mengukur status, progress dan kinerja ekonomi suatu negara yang ditandai dengan daya saing yaitu laporan World Economic Forum (WEF).
“Menurut laporan WEF 2019 Daya Saing Global Indonesia diantara 141 Negara berada diposisi 50, turun 5 peringkat dibandingkan posisi 2018,” ucap DR.RM Suryo Atmanto, MBA, MRE Ketua Umum SNCI. Selasa (15/10/19)
Lanjut dia mengatakan, jika dibandingkan dengan Negara ASEAN Daya Saing Global Indonesia berada diperingkat ke-4, kalah dari Singapura peringkat 1 (pertama), Malaysia peringkat 2 (dua), Thailand 3 (tiga), Empat parameter yang mendasari penilaian WEF yakni:
1. Iklim perekonomian
2. Kondisi pasar
3. Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Ekosistem inovasi
“Ke 4 (empat) parameter dilengkapi oleh 12 indikator dan 112 sub indikator. Dalam hal ini SNCI berpendapat bahwa 4 (empat) parameter dari WEF perlu terintegrasi dalam design Kabinet 2019 – 2024,”paparnya.
Belum lagi kata Suryo, radikalisme adalah cikal bakal terwujudnya Terrorisme, menurut survey yang dilakukan BNPT (2017) 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan faham Radikalisme.
Sedangkan laporan Global Terrorisme Index (GTI) 2018, menempatkan Indonesia pada posisi ke-42 dari 138 Negara.
Dalam hal itu posisi Indonesia cukup rawan sebagai perbandingan dengan Iraq dan Afghanistan berada diposisi 1 dan 2. Namun Negara ASEAN lainnya berada diposisi sangat stabil, Terrorisme diklasifikasikan sebagai Proxi War atau perang proxy dari berbagai lini.
“Di AS ancaman perang proxy ditangani oleh US National Security Agency atau Badan Keamanan National sebuah badan berbasis Kriptografis atau Kripto Analisis dengan tugas mengumpulkan dan menganalisis komunikasi Negara lain dalam mencegah Proxy War di AS,” pungkasnya.
“Sedangkan di Indonesia, Proxy War di motivasi oleh perebutan sumber daya alam (It’s all about resources), SNCI berpendapat bahwa kedudukan BNPT perlu ditingkatkan menjadi semacam Badan Keamanan Nasional Indonesia (BKNI),” sambungnya.
Ditempat yang sama, Deibel Effendi Selaku Dewan Pakar Kelembagaan menjabarkan, 2019 – 2024 dilihat sebagai periode titik landas transformasi kritis Indonesia menuju Negara berpendapatan Menengah atas atau keluar dari Lower Middle Income Trap.
Maka seyogyanya merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin untuk melakukan reformasi menyeluruh dari Infrastruktur Kabinet dan tidak terbatas pada perubahan partial dengan pertimbangan:
1. Disharmonisasi Kabinet yang berlangsung lebih 3 dekade (link and match).
2. Ketajaman Kabinet dalam mencegah the creeping economic crisis yang akan membayangi 2019 – 2024, termasuk penempatan UKM sebagai ujung tombak ekspor.
3. Ketajaman Kabinet dalam mencegah Proxy War melalui pola Radikalisme.
Secara kesuruhan design Infrastruktur Kabinet yang dirumuskan oleh Sinergi Nawacita Indonesi (SNCI). Untuk mendapatkan pertimbangan Bapak Presiden terdiri dari, 3 (tiga) Kemenko yang mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi.
8 (delapan) Kementrian yang mengalami perubahan nomenklatur hasil dari penggabungan dan pemisahan.
5 (lima) Komisi Nasional Urusan Teknis hasil pemisahan fungsi agar Kementrian konsisten melaksanakan fungsi regulasi. (NJ01)