oleh

PSI Dinilai Gagal Paham

Jakarta, faktapers.id – Duduknya para anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian menjadi cibiran dan pertanyaan publik. Terlebih saat mereka menyampaikan ke publik soal anggaran Rancangan KUA-PPAS 2020 yang seharusnya dibahas bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif malah digembar-gemborkan. Salah satunya dilontarkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah.

Menurut Amir, anggota PSI yang duduk sebagai Legislatif seharusnya membaca tentang fungsi-fungsi dewan. Sehingga ketika ada kejanggalan dalam pengajuan anggaran dapat dibahas secara bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif. Bukan langsung diobral ke publik.

“Harus diketahui bahwa rancangan KUA-PPAS itukan diberikan oleh Eksekutif kepada Legislatif. Supaya dibahas bersama-sama, itukan berkaitan dengan fungsi dewan yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Jadi rancangan itu untuk dibahas dulu bukan diobral di masyarakat,” ujarnya, Senin (4/11/2019) saat dihubungi via telepon selular.

Amir melanjutkan, PSI juga perlu mengetahui kedudukan DPRD sebagaimana diatur oleh UU Pemerintah Daerah. Dimana menyatakan bahwa, pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Jadi DPRD termasuk komisi dan fraksinya itu harus menempatkan diri sebagai unsur pemerintah daerah. Bukan merusak kemitraan antara Eksekutif dengan Legislatif.

“Sikap PSI itu bisa merusak kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif. Karena fungsinya dia cuma unsur pemerintahan daerah. Oleh karena itu tidak boleh menempatkan gubernur atau eksekutif sebagai lawan dia. Tapi harus sebagai mitra kerja yang harus bersama-sama menyelesaikan setiap persoalan yang menjadi kepentingan pemerintah daerah,” tukasnya.

Selain itu juga Amir menilai, PSI seperti layaknya taman kanak-kanak, dimana anggaran yang belum valid dan dikoreksi, malah disebar ke publik.

“Jadi sekalipun ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik harus dipahami. Bahwa yang diinformasikan ke publik itu program yang sudah jadi bukan baru rencana,” tukasnya.

Amir menegaskan, perlu diketahui, kewajiban pemerintah mempublikasikan kepada rakyat itu dalam rangka transparansi adalah program yang memang sudah pasti, artinya sudah final belum tahap perencanaan.

“Itulah kekeliruan yang terjadi di lingkungan teman-teman PSI, karena mereka tidak paham fungsi dewan secara benar,” tandasnya.

Apalagi kata Amir, fungsi DPRD sangat berbeda dengan fungsi DPR-RI, dimana DPR pusat memiliki kekuatan. “Harus mereka tahu bahwa, fungsi dan kedudukan DPRD tidak sama dengan DPR pusat, kalau DPR pusat punya kekuatan legislatif yang kuat. Tapi kalau DPRD itu kekuasaan legislasinya tidak terlalu kuat, karena fungsinya dia cuma unsur pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Amir menambahkan, sah-sah saja jika seorang dewan dari PSI mencari pamor. Akan tetapi, kasus pernyataan PSI itu yang ramai diberitakan sama saja merusak muka sendiri.

“Boleh pamer kepintaran, pamer kehebatan, tapi kebijakan itu harus digunakan, kalau seperti itu sama saja mereka merusak muka sendiri, karena ketidapahaman fungsi dewan,” tutup Amir mengakhiri pembicaraan.

Demokrat mengkritik
Sebelumnya juga Politisi Partai Demokrat, Taufirahman menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyinyir mengenai pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Menurut Taufiq, PSI partai bau kencur yang belum paham soal mekanisme anggaran. Padahal anggaran itu belum selesai dan baru sebatas pembahasan.

“Ini baru bahas KUA-PPAS. Kalau ada Bimtek DPRD rajin hadir yah. Kalau perlu sewa konsultan buat ngisi kepala kalian. Biar paham mekanisme, supaya isinya nggak cuma mau nyerangdan terlihat nyinyir,” tegasnya dalam talkshow di TV Onebertajuk, “Anggaran Siluman: Ujian Anies Baswedan”, Kamis (31/10)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta gencar mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Belakangan, mereka selalu berkoar dengan berbagai temuan mengenai kejanggalan anggaran dalam rancangan itu diumumkan ke publik.

Salah satunya, dana Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon. Namun demikian, mantan Ketua Fraksi Demokrat Di DPRD DKI Taufiqurrahman menilai kritik PSI kurang pas.

Cuitan William
Hal itu heboh diperbincangkan warganet di media sosial setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.

Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

“Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

William Aditya Sarana membantah pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra soal situs APBD DKI yang bocor. Mahendra menyebut situs APBD DKI bocor sehingga publik dapat melihat rincian anggaran seperti anggaran lem aibon yang sedang diributkan saat ini.

Bantahan tersebut disampaikan William lewat cuitan di akun Twitternya @willsarana yang diunggah pada Rabu, 30 Oktober 2019, pukul 19.46 WIB. Dalam cuitan tersebut, William menyebut akun Twitter Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mengatakan jangan menggiring opini.

William mengatakan, pihaknya memiliki bukti kalau anggaran tersebut sempat diunggah.

“@aniesbaswedan jangan menggiring opini. FAKTANYA data pernah naik tgl 11 Oktober. Kmi ad screenshot Kalau mau buka2an, ayo izinkan kami buka sistemnya sekarang dan kita sama2 liat rekam digital pernah tdk ada data 2020 yg diunggah, walaupun langsung diturunkan lagi,” tulis William dalam cuitannya. (fp04/fp01)

Komentar

News Feed