Jakarta, faktapers.id – Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) gelar sosialisasi dan bimbingan teknis reformasi birokrasi, Senin (4/11). Acara dilaksanakan di Gedung Laut Sulu, Mako Kolinlamil. Dan diikuti oleh Perwira Satuan Kerja dilingkungan Kolinlamil.
Sosialisasi ini menghadirkan pembicara dari Inspektorat Jenderal Mabes TNI yaitu Kolonel Kav Ade Wihanto yang menjabat Inspektorat Khusus Itjen TNI.
Panglima Kolinlamil Laksma TNI Ahmad Heri Purwono, S.E., M.M. menjelaskan, kegiatan sosialisasi program reformasi birokrasi, bertujuan untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi TNI dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta terwujudnya perubahan yang lebih baik di dalam internal organisasi yang meliputi aspek doktrin, struktur, kultur dan mindset yang merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi nasional.
Selain itu, tujuan reformasi birokrasi adalah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBMM).
“Sosialisasi dan bimtek ini dilakukan untuk memberikan petunjuk kepada para agen perubahan reformasi birokrasi dan peserta sosialisasi dari satuan kerja jajaran Kolinlamil. Untuk merencanakan dan mewujudkan pencanangan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dimana hal tersebut merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai agenda nasional,” ujarnya.
Ia mengatakan melalui acara ini, para agen perubahan dan peserta sosialisasi dapat berbagi ilmu satu sama lain karena banyak hal yang mungkin belum dipahami tentang reformasi birokrasi.
“Oleh karenanya saya berharap kepada agen perubahan san peserta sosialisasi memanfaatkan waktu sebaik mungkin di acara ini. Agar lebih memahami dan dapat menerapkannya dengan baik. Serta jangan ragu untuk selalu berkoordinasi dan bertanya kepada tim reformasi birokrasi apabila merasa kesulitan,” jelasnya.
Panglima Kolinlamil berharap para agen perubahan dan peserta sosialisasi dapat memberikan dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga predikat sebagai zona integritas dapat diwujudkan.
“Selain itu harapan kita melalui pencanangan zona integritas ini tidak hanya memperoleh output tapi juga outcome. Di dalam mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.(han)
