Jakarta, faktapers.id – Soal pencegahan terorisme, skema kerjasama antar kementrian dan lembaga harus dirombak. Terkait hal tersebut, keseriusan pemerintah tidak cukup hanya dengan melarang perempuan bercadar, mengenakan jilbab dan melarang lelaki bercelana cingkrang.
Penegasan ini disampaikan disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR I, Muchamad Nabil Haroen. “Saya pikir perlu adanya perombakan skema kerjasama di antara Kementerian lembaga dan badan-badan yang ada,” ujar legislator partai berlambang banteng moncong putih dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, yang akarb disapa Gus Nabil pada Diskusi Empat Pilar bertajuk “Paham Kebangsaan untuk Mencegah Terorisme di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/19).
Urainya, untuk penanganan aksi teror Indonesia punya Densus 88, Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideiologi Pancasila (BPIP), Badan Intelejen Negara (BIN), Kementrian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementrian Agama (Kemenag).
“Ini skemanya seperti apa selama ini, kok terorisme bisa tumbuh dengan subur?” ujarnya. Saya pikir pemerintah harus serius, dan seriusnya pemerintah tidak cukup hanya melarang orang berjilbab atau bercadar, melarang orang untuk bercelana cingkrang, tidak hanya di situ, banyak sekali,” cetus Gus Nabil.
Kemudian, sambung dia, hari ini sejumlah fenomena, radikalisme, terorisme juga muncul di banyak tempat. Bahkan sampai di salah-satu counter roti apa itu namanya, asing.
“Bahkan sampai tidak boleh menuliskan apa namanya Selamat Natal di kue itu, dianggap kue yang haram, ini kan ngeri sekali. ini yang mensertifikasi siapa, MUI (Majelis Ulama Inonesia-red), dan bahayanya MUI disini. Bubarkan saja kalau menurut saya MUI, boleh di kutip,” tegas Gus Nabil.
“Selama ini ideologi, radikalisme, terorisme ini banyak dilawan dengan kekuasaan dan kekerasan. Saya pikir pemerintah tidak bisa begitu, ideologi yang dilawan dengan ideologi. Jadi kalau melawan radikalisme dan terorisme harus dengan soft power bukan dengan hard power, Karena dengan hard power justru akan membuat mereka semakin solid semakin militan, ini bahaya sekali,” tegas Gus Nabil lagi.
Contoh, ulangnya, melarang orang berjilbab dan celana cingkrang itu, itu salah satu bentuk hard power.
“Menurut saya, jadi ini yang ditunjuk sebagai pembantu-pembantu presiden itu harus lebih cerdas. Ini yang lebih penting lagi, kita harus berani memutus mata rantai ekstrimisme dan radikalisme ini dengan cara-cara baru, dengan cara cara yang elegan,” tambahnya.(OSS)