oleh

Tim 9 Pendukung Bamsoet Tuding Kubu Airlangga Hartarto Memanipulasi Substansi AD/ART

Jakarta, faktapers.id – Tim Penggalangan Opini dan Media (Tim 9) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa calon ketua umum (Incumbent) partai Golkar Airlangga Hartarto telah melakukan intrik kotor agar dirinya terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada 3-6 Desember 2019 mendatang di Jakarta.

Juru bicara Bamsoet yang sekaligus Wasekjen DPP Partai Golkar, Viktus Murin mengatakan bahwa demi memuluskan Airlangga menuju pucuk pimpinan partai Golkar, tim pendukungnya telah mengeluarkan keputusan organisasi yang dinilai cacat mekanisme dan substansi. Menurut Viktus, keputusan tersebut bertentangan dengan dengan AD/ART Partai Golkar.

“Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar”, papar Viktus Murin pada jumpa pers di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat, (29/11/2019).

Menurut Viktus, dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (27/11/2019) lalu di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, telah diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga yang berakibat pada tidak disahkannya materi Munas oleh Rapat Pleno DPP.

“Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan. Melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah”, terang Viktus.

Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Airlangga.

Setelah peristiwa mosi tidak percaya itu, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019. dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.

“Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekrutmen dan penetapan caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga”, ucapnya.

Lebih lanjut Viktus mengatakan bahwa cacat mekanisme, prosedural, dan cacat substansi caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. “Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar”, terangnya lagi.

Selain itu rezim Airlangga juga disebut telah melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II).

“Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai”, ucapnya.

Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah pendukung Bamsoet yakni; Ketua Tim 9, Cyrillus Kerong dan para anggota tim 9 yang diantaranya adalah; Fransiskus Roi Lewar, Mahadi Nasution, Sultan Zulkarnain, Eddy Lanitaman, Gaudens Wodar. Selain anggota 9 ada pula pengurus Pleno DPP yakni; Amriyati Amin, Marleen Pettah, dan Difla Olla. Herry

Komentar

News Feed