Jakarta, faktapers.id – Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hadi Prabowo mengatakan kedepannya akan melakukan pengawasan yang lebih efektif terkait laporan banyaknya pungli yang membawa nama kementeriannya.
Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Irjen Widiyanto Poesoko, di Bogor, mencatat ada 3 nama kementerian yang paling banyak laporan dari masyarakat yaitu satu diantaranya banyak terjadi di Kemendagri.
“Karena ada peryataan seperti ini, kita juga nanti kede pannya akan melakukan pengawasan yang lebih efektif lagi,” ujar Hadi Prabowo.
Kemendagri juga nantinya akan memberikan kewenangan tambahan berdasarkan peraturan no 72 tahun 2019 mengenai perangkat daerah yang merupakan satu diantaranya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.
Pengawasan ini juga berkaitan dengan beberapa aspek, di antaranya terkait perizinan, pengisian jabatan, pengadaan barang, serta tata kelola pemerintah secara umum.
“Inspektur itu harus bisa meningkatkan, independen, lebih objektif, profesional, dan mampu mendekteksi terhadap penyimpangan yang terjadi di daerah,” katanya.
Sebelumnya Satgas Saber Pungli mencatat ada 3 nama yang paling banyak diadukan masyarakat. Ketiga instansi ini dilaporkan karena banyak pungli.
Satu diantaranya kementerian itu adalah Kemendagri yang dilaporkan banyak melakukan Pungli dalam pemberian layanan publik diantaranya mengurus perizinan, pembuatan sertifikat, maupun pembuatan akta tanah.(nini)