Soal Usulan Jabatan Presiden, Jokowi: Ada Yang Cari Muka

×

Soal Usulan Jabatan Presiden, Jokowi: Ada Yang Cari Muka

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Soal ramainya wacana pengusulan masa jabatan Presiden RI ditambah tiga periode disikapi oleh Joko Widodo.

Menurut Jokowi, wacana usulan penambahan masa jabatan presiden itu upaya menjerumuskan dirinya.

“Satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin mencari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” ucapnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ia menyayangkan wacana amandemen yang akan dibahas, malah melebar kemana-kemana. Maka dari itu, secara tegas Jokowi menyatakan, untuk partai koalisi sebaiknya fokus dalam menghadapi tekan-tekan dari eksternal. Dan dirinya menolak untuk melanjutkan perubahan amandemen.

“Kan kemana-mana. Jadi, lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsen saja pada tekanan-tekanan eksternal,” tegasnya.

Menurut Jokowi, saat ada keinginan MPR untuk amandemen, amandemen itu diharapkan hanya terbatas pada haluan negara saja, jangan melebar. 

Dengan munculnya usulan masa jabatan Presiden ditambah, jelas Jokowi, hal itu sudah melebar dari rencana usulan amandemen pertama kalinya.

Dan karena sudah melebar, lanjut Jokowi, lebih baik usulan amandemen tidak perli dilanjutkan.

Jokowi menyatakan, tekanan-tekanan eksternal lebih sulit dibandingkan hanya ribut masalah masa jabatan Presiden.

Ia pun berharap agar para partai koalisi untuk bersama-sama membahas pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia.

Tidak meributkan lagi soal usulan masa jabatan presiden. Sehingga membuat kegaduhan publik.

Beredar wacana amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan Presiden jadi tiga periode pertama kali disampaikan oleh Ketua MPR Bambang soesatyo.

Namun, politisi Golkar itu mengka
laim wacana menambah masa jabatan Presiden datang dari masyarakat dan MPR berusaha mengakomodir.

“Wacana masa jabatan tiga periode untuk presiden bukan dari MPR. Karena ini adalah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kami enggak punya hak membunuh aspirasi tersebut,” ujar Bamsoet kepada wartawn di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Namun dirinya tidak membantah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu menyeruak di masyarakat.

Ia mengatakan, ada kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden terjadi jika ada desakan dari mayoritas masyarakat Indonesia.

“Kecuali dengan ada desakan mayoritas masyarakat menghendaki lain,” pungkasnya.(fp04).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *