Jakarta, faktapers.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pihak lain terkait yang berhubungan dengan transportasi untuk bahas penyesuaian tarif ojek online (Ojol).
Penyesuaian tarif ini akan ditetapkan Kemenhub dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ke depan karena masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Mungkin nggak bisa cepat ya. Paling cepat 2 minggu, yang fair 1 bulanlah. Karena kita harus menghitung, setelah menghitung kita ketemu aplikator, kita ketemu para pengemudi,” papar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Stasiun Palmerah, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).
Pada rencana penyesuaian tarif ini, Budi mengatakan, pihaknya akan mengundang aplikator, ojol, dan juga lembaga perlindungan konsumen Indonesia.
“Jadi kita nggak mungkin mengambil dari langit 10 jadi 5 atau 5 jadi berapa gitu. Nggak mungkin. Jadi kita akan menghitung komponen-komponen dalam harga penggunaan ojol itu berapa,”tutur Budi Karya Sumadi lagi.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, ada beberapa komponen yang bisa menyebabkan tarif ojol naik atau pun turun. Salah satunya yakni pemberian asuransi dari perusahaan aplikator, yakni BPJS Kesehatan.
“Kalau sekarang ini, mereka minta peninjauan kembali karena ada beberapa indikator di Peraturan Menteri/Keputusan Menteri Perhubungan, nomor 348 sekarang sudah naik. Contoh BPJS Kesehatan. Jadi mungkin sudah wajar, ya sudah nggak apa-apa, kita akan mulai (kenaikan tarif),”terang Budi Setiyadi.
Dikatakan Budi Setiadi, selain rencana kenaikan tarif ojol, Kemenhub juga akan menyesuaikan daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak merasa terbebani oleh tarif ojol yang disesuaikan nanti.
“Ya itu, saya sudah sampaikan pada mereka kenaikan pasti disesuaikan dengan willingness to pay. Saya akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),”pungkasnya. (Herry)