Jakarta, faktapers.id – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) di tahun 2024, terburu-buru. Hal tersebut dapat menghambat kebijakan pemerintah terkait regulasi. Demikian Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Teras Narang menegaskan.
“Terdapat sejumlah persoalan yang dapat menghambat kebijakan pemindahan ibukota, diantaranya permasalahan regulasi dan tata kelola pemerintahan, kedudukan Provinsi Kaltim dan DKI Jakarta pasca pemindahan, pertanahan dan tata ruang, pembiayaan dan beban anggaran,” urainya di Ruang Rapat Komite I, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (20/1/20).
Belum lagi, lanjut Teras, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dampak sosial budaya dan kemasyarakatan pada dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI bersama Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Dr. Yayat Supriatna, dan Bernardus Djonoputro di pembahasan rencana pemindahan IKN.
“Target pemindahan Ibu Kota di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan Ibu Kota,” cetusnya.
Di ksempatan yang sama, Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro memaparkan tantangan dalam merencanakan IKN adalah bagaimana mengoptimalkan pengembangan wilayah terpadu.
“Perlu penataan kota yang matang oleh pemerintah, paling standar pembangunan infrastruktur minimal, karena kita akan mendesain IKN pasti berkaitan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, penggunaan energi, investasi, transportasi, masalah hunian, air bersih menjadi tema saat ini, bahkan perlu dipikirkan dalam 20-30 tahun ke depan sustainable development goal-nya sebuah kota,” paparnya. (OSS)