Jakarta, faktapers.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri beserta jajarannya menyambangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (31/1/2020).
Didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Firli menjelaskan maksud kedatangannya bahwa kunjungan tersebut merupakan silaturrahmi dan membahas beberapa agenda.
“Pagi hari ini memang kita punya jadwal melakukan pertemuan sekaligus silaturahmi dengan jajaran kementerian PUPR. Ada beberapa agenda yang kami bicarakan”, terang Firly Bahuri.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementrian PUPR sengaja melibatkan KPK untuk melakukan tindakan pencegahan praktik korupsi di tubuh BUMN. Sehingga hal tersebut yang menjadi topik pembicaraan antara Basuki dan Ketua KPK Firli Bahuri.
“Jadi ini dalam rangka menegaskan kembali pencegahan korupsi walaupun penindakan tetap dilakukan kalau ada penyimpangan pelanggaran hukum”, papar Basuki di kantornya usai pertemuan dengan Firli, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Lebih lanjur Basuki mengatakan, pihaknya menginginkan pendampingan dari KPK karena kementeriannya menjadi salah satu instansi dengan anggaran tertinggi.
“Kami mohon pendampingan KPK untuk mengawal pelaksanaan APBN PUPR. Karena APBN Rp 120 triliun, itu belum termasuk yang ditanda tangan PUPR dengan KPBU yang tidak kurang Rp 200 triliun. Jadi ini dana yang besar untuk infrastruktur”, jelasnya.
Basuki juga mengatakan pihaknya melakukan 9 strategi pencegahan korupsi sejak dini di PUPR. Antara lain membentuk Direktorat Kepatuhan Internal PUPR.
“2020 ini, prosesnya sudah di meja presiden dalam UU yang melaksanakan pembangunan Bina Marga, Cipta Karya, dan lain-lain, kita bentuk direktorat kepatuhan internal. Ini untuk fokus mengawasi selain Inspektorat Jenderal”, tutup Basuki. (Herry)