Headline

Anggota DPRD Lampung Tengah Toni Sastra Jaya, Ajak Semua Elemen  Mengawasi KPUD

1074
×

Anggota DPRD Lampung Tengah Toni Sastra Jaya, Ajak Semua Elemen  Mengawasi KPUD

Sebarkan artikel ini
toni 1
Anggota DPRD lampung Tengah Toni Sastra Jaya, SH.,MH

Jakarta, Faktapers.id – Pesta Demokrasi tahun 2019 secara nasional, yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden telah selesai. Dan kini dalam waktu dekat di tahun 2020 ini pesta rakyat di daerah yang akan memilih Pemimpin Daerah, yaitu bupati atau wali kota di 8 daerah di tingkat kabupaten/kota berupa Pilkada Serentak.

Tahapan persiapan dalam Pilkada Serentak telah dilakukan. Kemudian berlanjut  perekrutan lembaga ad hoc, berupa panitia pemungutan kecamatan (PPK).  KPUD sebagai perpanjangan dari KPU yang mewakili KPU di daerah, dipastikan harus benar-benar serius dalam memilih calon anggota PPK berdasarkan aturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Regulasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan KPUD.

Dalam hal penyeleksian para calon PPK, pihak KPUD harus profesional dalam memilih anggota PPK, di setiap daerah yang nantinya akan menyelenggarakan Pilkada serentak.

Harus secara transparansi dan  tidak berdasarkan karena factor Kolusi atau Nepotisme dari Para Peserta Pilkada itu sendiri, ataupun titipan para kaum oligarki, atau oleh kaum pemodal.

Kualitas KPUD dan PPK juga pada dasarnya bisa berperan menentukan demokrasi dan kualitas pemimpin  daerah yang akan datang dari hasil pilkada serentak nantinya.

Kecurigaan ini bukan tidak mungkin terjadi di KPUD Lampung Tengah. Pasalnya beberapa pekan terakhir, ada salah satu komisioner KPU RI tertangkap tangan oleh Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, terkait dengan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024.

Bukan tidak mungkin ini bisa terjadi di KPU 8 daerah yang juga akan mengadakan pilkada serentak. Karena berkaca apa yang terjadi di KPU Pusat hal yang demikian tidaklah luput dari praktek-praktek kotor.

Bila sampai terjadi ‘praktek kotor di KPUD Lampung, maka akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat terhadap KPUD dalam melakasankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Oleh karenanya jangan sampai KPUD dalam rekrutmen lembaga ad hoc menjadi ajang diperjual-belikannya suatu jabatan, sehingga bagaikan  “pelacur” demokrasi.

Melihat apa yang terjadi di tubuh KPU tersebut, Anggota DPRD lampung Tengah Toni Sastra Jaya, SH.,MH mengajak semua unsur elemen masyarakat untuk mengawasi. Dan melaporkan langsung apabila menemukan kecurangan dalam seleksi perekrutan panita pemungutan kecamatan (PPK) di daerah Lampung Tengah.

”Lampung Tengah harus bersih dan kecurangan praktek-praktek kotor politik,” tegas Toni, Jumat (31/2/2020) di Lampung Tengah. Uaa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *