Headline

DPRD Bali Kresna Budi Sikapi Gejolak Tiket TNBB

×

DPRD Bali Kresna Budi Sikapi Gejolak Tiket TNBB

Sebarkan artikel ini

Singaraja.Bali, faktapers.id – Berkembang kabar di antara Desa Penyangga TNBB Kecamatan Gerokgak adanya tiket TNBB yang diperjual belikan melalui jalur-jalur tikus untuk penyeberangan menuju Pulau Menjangan dikeluhkan, bahkan tak tanggung-tanggung pelaku wisata tersebut menjual tiket dengan harga murah kepada pihak wisatawan.

Setelah ditelusuri para pihak menyebutkan adanya tiket TNBB yang dijual kepada beberapa pengelola wisata di Desa Pemuteran yang mana kawasan tersebut secara resmi. Namun tidak memiliki dermaga sah yang disetujui oleh TNBB sebagai tempat penyeberangan para wisatawan ke Pulau Menjangan.

Hal ini di keluhkan oleh sumber terpercaya di desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak.

“Tiket hari biasa harga 200 ribu, hari libur 300 ribu dari TNBB . Kalau harga normal per orang biasanya 750 ribu per orang untuk beberapa paket wisata. mengapa di desa Pemuteran pelaku wisata bisa ngecas tamu 350 per orang sedangkan harga tiket standar, kita disini bingung juga disana bisa jual semurah-murahnya untuk wisatawan kepulau Menjangan, “jelasnya.

Beberapa pelaku wisata di desa tersebut membawa wisatawan dengan kapal yang dimiliki kepulau dengan harga tiket dari TNBB sama, hanya saja lebih murah ngecard kepada wisatawan. Hal ini diduga mejadi persaingan tidak sehat antara kedua belah pihak.

Sehingga para wisatawan lebih cenderung berangkat dari Pemuteran ketimbang Dermaga resminya seperti Sumberkima, Banyumandi, dan Pokdawis lainya di desa Sumberklampok.

Adanya gejolak tersebut, anggora DPRD Bali IGK Kresna Budi asal Buleleng yang turun langsung memantau perkembangan isu yang beredar di Pejarakan merasa prihatin, selaku Ketua Komisi II dengan jelas akan mepertimbangkan hal tersebut dengan pihak TNBB serta adanya pemasukan yang cukup besar pertahunya diterima TNBB.

Dikonfirmasi faktapers.id ketika melakukan pemantauan, Kresna mengatakan, setiap ada gejolak TNBB dengan Pokmaswas disini supaya sinkornisi, dengan mengadakan pertemuan kedua belah pihak. Karena akan menjadikan dampak kurang baik disini.

“Kami DPRD Bali akan memfasilitasi pertemuan ini supaya tidak ada masalah di lapangan. Yang kedua masalah distribusi kita harapkan pemerintah pusat ada etikad baik bahwa distribusi pariwisata itu paling tidak harus juga masuk kedaerah untuk bisa membantu daripada PAD Buleleng dan juga bisa membantu masyarakat nelayan di sini kalau tidak ada kontribusi kan rugi,” ucapnya, Sabtu(25/1/2020)

“Jadi fungsinya pusat itu bukannya ikut membangun justru ikut mengeploitasi apa yang ada di Bali semestinya ini untuk kepentingan daerah dan harus dikembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, seperti perbaikan infrastruktur disini apalagi masyarakat tidak ada yang melakukan penjarahan hutan negara,”sambungnya.

Sisi lain Kepala TNBB Ngurah Krisna Kepakisan dikonfirmasi adanya gejolak tersebut dikalangan pelaku wisata pihaknya telah sempat memberikan sosialisai ke lapangan langsung.

Disinggung terkait retribusi di wilayahnya juga dijelaskan, pemerintah membuat aturan atas persetujuan DPR, Nah itu penerimaan negara bukan pajak untuk tujuan masuk ke APBN dan larinya ke ABPD.

“Tapi yang perlu kita sadari dari pengelolaan TNBB ada multi player efek selama ini, dan tidak ada target pencapian dari TNBB namun pertahunya ada masuk bisa 9 miliyar untuk tahun 2019 kemarin ada penurunan kita terima hanya 4 milyar. Sedangkan untuk PHR itu masuk ke Kabupaten”jelas Ngurah Krisna(Des)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *