oleh

Pasukan Buzzer Atau Influencer Politik

Jakarta, Faktapers.id  ‐ Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kasus pendiskreditan sejumlah media arus utama terkait kasus Anies Baswedan dimulai oleh pasukan buzzer atau influencer politik.

Menurut Heru, buzzer yang menyerang media arus utama (mainstream) tersebut merupakan strategi untuk menjegal Anies agar tahun depan tak bisa mencalonkan diri untuk Pilgub Jakarta 2022.

Modus operasi para buzzer ini dilakukan dengan cara membentuk opini bahwa apa pun pendapat dan perbuatan Anies itu salah.

“DKI Jakarta masih lama Pilkada nya, tapi tahun depan sudah pendaftaran Cagub-Cawagub dan ini dianggap saat yang pas untuk menggagalkan calon petahana Anies  untuk tidak bisa mencalonkan diri lagi dan bahkan menjegal Pilpres 2024,” kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Beberapa waktu lalu sempat ramai tuduhan yang dilayangkan kepada beberapa media nasional. Tuduhan itu dilayangkan atas pemberitaan aktivitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang  kerja bakti membersihkan sisa-sisa sampah banjir di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Minggu (5/1/2020).

Saat Anies tengah membersihkan sampah, muncul seorang warga, Rodiyah, yang berteriak ‘Gubernur DKI Rasa Presiden’. “Good, good bener. Gubernur DKI rasa presiden. Mantap. Saya relawan 212!”,” teriak Rodiyah kala itu.

Sejumlah media pun lantas memberitakan hal ini. Namun, lantas muncul gugatan di antara warganet yang mempermasalahkan pemberitaan tersebut.

Berita itu ditulis CNNIndonesia.com dengan judul “Anies Kerja Bakti Saat Hujan di Kelurahan Makasar, Warga: Gubernur DKI Rasa Presiden”.

Tak hanya CNNIndonesia.com, berbagai media lain pun memberitakan hal yang sama. Namun, warganet lantas menuduh sebagian media telah melacurkan diri untuk memberitakan isu-isu manis bagi Anies Baswedan.

Tentu hal ini merupakan tuduhan yang serius, sebab tuduhan tersebut membuat jurnalis melanggar setidaknya tiga elemen penting  dalam Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach & Tom Rosenstiel yang menjadi prinsip dalam jurnalisme.

Tiga elemen ini adalah Pertama kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Ketiga adalah jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan.

Dalam kasus ini, Heru menjelaskan Anies terus disalahkan dan digugat. Meskipun yang banjir bukanlah murni akibat kesalahan Provinsi DKI Jakarta.

“Ini akan terus dilakukan sampai Anies menyerah tidak ikut Pilgub. Atau bahkan jika ikut, saat kampanye akan terus dikampanyekan bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan Anies itu ‘gabener’, tidak bisa kerja dan ngawur,” kata Heru.

Kasus pendiskreditan sejumlah media arus utama terkait kasus Anies Baswedan dimulai oleh pasukan buzzer atau influencer politik. Demikian dikatakan pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi, mangutip dari online CNN Indonesia.

Menurut Heru serangan-serangan buzzer terhadap media-media besar buzzer akan menyerang media atau siapa pun, sesuai dengan pesanan.

“Bisa dikampanyekan dengan fitnah bahwa media atau orang yang mendukung dianggap dibayar, Pro ISI, radikal, anti toleransi, kadrun, dan sebagainya,” sebutnya, belum  lama ini.

Heru menerangkan  praktik ini sesungguhnya tidak sehat. Sebabnya para buzzer seolah merupakan suara publik yang asli, padahal isu yang mereka gaungkan adalah isu pesanan. Bahkan alhasil Twitter yang seharusnya menghasilkan suara publik yang alami, seolah menjadi panggung sandiwara yang dikendalikan oleh buzzer ini.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pihak yang dirugikan bisa melapor ke polisi atau ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Yang Jadi korban

Dalam laporan tahunan 2019, LBH Pers mencatat 5 jurnalis mengalami serangan siber usai menertibkan berita yang dianggap mengganggu kepentingan pihak tertentu.

Salah satu isu yang memantik serangan di dunia maya, menurut LBH seperti isu Papua dan Politik. Bentuk serangan biasa berupa intimidasi melalui media sosial, hingga doxing atau pengungkapan data pribadi korban di internet.

LBH Pers mencontohkan kasus itu dialami oleh wartawan Tirto.id saat meliput kericuhan di Jakarta. Ia diminta untuk menurunkan berita tersebut, tetapi permintaan itu tidak digubris. Beberapa hari kemudian, ia mendapat banyak notifikasi bahwa akun media sosialnya coba dimasuki oleh orang tak dikenal.

asus lainnya adalah penyerangan terhadap reputasi aplikasi media massa. Hal itu dialami Tempo saat mengangkat sampul “Jokowi Pinokio”. Beberapa pendengung (buzzer) menyerukan warganet memberi skor buruk untuk aplikasi Tempo.

Contoh lain dalam cacatan LBH Pers adalah tudingan pendengung soal beberapa media massa arus utama dibayar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus kerja bakti.

Menanggapi serangan siber tersebut, pakar keamanan siber CISSRec Pratama Persadha menjelaskan media harus bisa membuat konten edukasi untuk menangkal serangan siber.

Konten edukasi yang dimaksud adalah konten edukasi untuk klarifikasi yang mudah disebarkan dan diserap oleh khalayak.

“Misalnya ada sebuah kasus, sebisa mungkin media membuat konten yang mudah disebar lewat media sosial dan aplikasi chatting, sehingga bila ada serangan klarifikasi maupun penjelasan berita secara gamblang sudah ada lewat konten yang “ramah” dengan semua platform digital,” terang Pratama.

Ia menyatakan media di era siber tidak hanya dituntut melakukan perubahan dengan lebih beradaptasi pada model ‘konvergensi media’, tapi juga menyiapkan diri dari serangan buzzer kepada media.

Ia tak sependapat dengan menambah pasukan medsos (buzzer),  karena media punya modal penting, dikenal masyarakat dan kredibel. “Modal ini harus dikuatkan lewat konten yang ramah semua platform digital,” tandasnya. Uaa

Komentar

News Feed