oleh

Soal Pilkada, LBH Salewangan : Warning ASN Pemda Maros

Maros, faktapers.id – Pemelihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan kontestasi yang harusnya di sambut gembira sebagai Pesta Demokrasi untuk menumbuhkan harapan yang lebih baik dalam satu Pemerintahan Kota/Kabupaten.

Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pesta Demokrasi, Dengan adanya penampakan Kendaraan Dinas yang diduga milik Oknum ASN Pemda Maros di salah satu Posko Pemenangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros sebagai penyelenggara harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.

Terkhususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

KPU Maros Perlu malakukan sosialisasi khusus ke semua SKPD untuk mengingatkan ASN Kabupaten Maros agar bersikap netral dan menjaga Kode Etik Kepegawaian dalam Pemilukada di tahun ini.

Dengan adanya kejadian ini harus menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Maros, agar dapat melakukan pencegahan keterlibatan ASN, dalam pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati hingga Penindakan sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kepada Bakal Calon/Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagai calon pemimpim kita harapkan dapat mengEdukasi Oknum ASN agar menjaga Independensi Dan Netritasnya selama kontestasi Pemilukada, baik Sebelum, Selama Dan Sesudah Masa Kampanye Hingga selesainya Pemilihan digelar.

Direktur LBH Salewangang Alfian Palaguna SH mengtakan, ia mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Maros Agar menjaga Netralitas dan Independensinya sebagaimana amanat Undang-Umdang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 Huruf F, Dan larangan-larangan ASN yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS.

“Kejadian ini akan kami adukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai Pengawas Kode Etik Dan Kode Prilaku ASN (Pasal 31 Undang-Undang No 5 Tahun 2014). Selanjutnya kami akan berkoordonasi kepada Bawaslu Maros hingga melakukan upaya-upaya Hukum sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,” tandasnya.(anchank)

Komentar

News Feed