Jakarta, faktapers.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan bahwa sangat penting menciptakan Good Governance di lingkungan KKP, khususnya dalam hal pengawasan anggaran. Edhy,
“Diawasi saja ada pencurian apalagi tidak diawasi ini, yang harus kita percaya kita semua harus mawas kepada diri kita, saya selaku menteri juga mawas apakah saya sudah layak menjadi menteri sejauh manakah kerja saya seperti apakah arah saya”, ungkap Edhy pada acara Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, (4/2/2020).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Edhy lantaran ia menyinggung anggaran yang diberikan pemerintah terhadap lembaga yang ia nahkodai, yakni Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), hanya sebesar Rp 6,45 triliun.
Menurut Edhy, anggaran tersebut dinilai tidak cukup untuk mendanai seluruh program dari KKP. Namun program sehebat apa pun dan sebesar apa pun, anggaran yang nanti diterima pihaknya dari pemerintah, tak akan berguna dan tak tepat sasaran, jikalau pengawasnya tidak bekerja dengan baik.
Menteri dari Partai Gerindra ini pun mengatakan, bahwa sebelum dirinya diumumkan menjadi Menteri KKP ini, ia sudah diperintahkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan beberapa hal penting, yakni membangun komunikasi dengan nelayan, dan membangun perikanan budidaya.
“Bangun komunikasi dengan nelayan, artinya ini luas sekali, kelihatannya satu kalimat tapi intinya adalah bagaimana saya sebagai Menteri mampu mengakomodir semua kepentingan di sektor ini, baik nelayan perorangan, nelayan kelompok, korporasi provinsi, kabupaten, kota, maupun nelayan yang skalanya jauh lebih besar lagi skala industri”, tutur Edhy.
Pada kesempatan itu Edhy sedikit menyesalkan karena anggaran untuk KKP hanya Rp 6,45 triliun, padahal sebelumnya anggaran KKP pernah sampai Rp 11 triliun lebih.
“Kita pernah mendapat anggaran Rp 11 triliun lebih, saya saksi waktu itu, tiba-tiba berangsur turun hingga Rp 5 triliun dan sekarang Rp 6,45 triliun, tadinya mau dikasih DPR itu Rp 4,57 triliun tapi irjen, dirjen dan sekjen berjuang demi kami, akhirnya Rp 6,45 triliun. Bisa dibayangkan kalau anggaran saat ini 4,57 triliun, kalau dulu tahu bakal jadi menteri KKP saya bakal minta anggaran Rp 15 triliun aja sekalian”, terangnya.
Namun apa daya, keinginannya tidak bisa terealisasikan, dikarenakan sistem sudah berjalan, dan anggaran tersebut sudah dihitung oleh Kementrian Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Namun begitu, meski anggaran dana di KKP tak sesuai harapan, dirinya berharap untuk tetap bisa mencukupinya. Ia berharap dengan anggaran yang dimiliki KKP saat ini maka diperlukan sebuah komunikasi, yang harus dibuka bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
“Ini butuh bimbingan nah mari kita sama-sama membangun komunikasi ini dan kami harapkan rakerwas ini membuahkan hasil, saling keterbukaan antara yang mengawasi dan diawasi, yang diawasi jangan merasa dicurigai dan yang mengawasi jangan merasa dia punya power bisa ngapa-ngapain buat yang diawasi”, ucapnya.
Maka dari itu Edhy tetap mendorong anak buahnya untuk mengoptimalkan pagu anggaran yang ada. Sebab APBN bisa tetap berperan sebagai daya ungkit terhadap ekonomi, termasuk menarik minat swasta untuk berinvestasi.
“Nah kita beri contoh kepada pelaku usaha, dengan anggaran yang terbatas bisa menentukan program prioritas, menunjuk daerah yang lebih rajin. Dengan demikian, swasta pun akan ikut. Negara pun memberikan kesejukan”, pungkasnya. Herry