Jakarta, faktapers.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian Indonesia (Polri) dalam upaya penegakan hukum di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.
Untuk mengukuhkan kerjasama itu, Menteri KKP dan Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
“Penandatanganan ini dilakukan untuk membangkitkan rasa keyakinan, bahwa setiap usaha di kelautan dan perikanan ini dijamin oleh hukum”, papar Menteri KKP Edhy Prabowo dalam sambutannya, Jumat (7/2/2020).
Kesepakatan kerjasama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi serta bantuan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia serta beberapa bidang lain yang disepakati.
Menteri KKP, Edhy Prabowo mengatakan bahwa konsep kerjasama ini merupakan langkah untuk melakukan pembinaan kepada pada nelayan, sekaligus menjaga keamanan laut dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
“Kecuali kalau diantara mereka melakukan hal-hal di luar kelaziman, penyelundupan, narkoba, persejantaan, distractive fishing, nah itu langsung saja diambil”, ucap Edhy.
Ditempat yang sama, Kapolri Idham Azis menyatakan komitmennya untuk melaksanakan dan mengawal berbagai hal yang telah tertuang dalam penjanjian kerjasama itu.
Bahkan, Idham Aziz berjanji akan memastikan jajarannya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
“Selama kepemimpinan saya, saya akan berikan atensi dan supervisi tentang ini, apa benar mereka melaksanakan dan menjabarkan kerjasama ini. Insya Allah akan saya laksanakan sepenuh hati sesuai integritas yang saya miliki”, tegas Idham.
Melalui ketjasama ini, KKP akan lebih berfokus pada pembinaan di sektor perikanan dan kelautan. Karena hal tersebut merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Herry