Jakarta, faktapers.id – Kondisi penyebaran virus korona (Covid-19) sudah darurat. Penanganannya harus terukur dan terkoordinasi sesuai standar World Health Organization (WHO).
“WNI yang dinyatakan positif virus korona kian hari terus bertambah. Yang lebih memperihatinkan lagi adalah ditemukannya pasien positif Covid -19 yang terpapar penularan lokal,” ungkap Ketua DPR RI, Puan Maharani di Jakarta, Rabu (11/3/20)
Karena itu, sambung dia, tidak bisa ditunda lagi, kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat dari pemerintah yang terukur, terkoordinasi dan sesuai standar protokol WHO. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia di media menyatakan pemerintah masih membahas pembentukan satgas terkait penanganan Covid-19.
“Saya sejak wabah ini merebak, berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk Tim Nasional penanganan wabah virus korona yang bersifat terpusat agar penanganan wabah korona terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi,” seru legislator PDI Perjuangan ini.
Puan berujar, dalam operasionalnya, tim nasional ini dapat berbentuk Satuan Gugus Tugas yang bersifat lintas kementerian dan lintas daerah sehingga upaya-upaya penangannnya terukur dan memenuhi protocol standar WHO. Namun gerak cepat dan kesigapan penanganan dampak virus korona ini harus dilakukan secara cermat tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“DPR mendesak pemerintah meningkatkan penapisan massif untuk mencegah penyebaran virus korona. Proses screening dan pengambilan sampel warga yang terindikasi gejala virus korona harus diperbanyak sehingga meminimalisir kebocoran data warga yang terpapar Covid-19,” tegasnya,
Meurut Puan, proses penapisan massif ini harus diikuti langkah-langkah isolasi yang disiplin kepada mereka yang positif korona dengan mencegah pergerakan mereka sehingga mengurangi resiko penularan lokal.
“Pemerintah segera bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional dalam upaya mengatasi wabah korona, termasuk mengadopsi pengalaman-pengalaman negara lain yang berhasil meredam wabah korona tanpa korban jiwa,” cetusnaya.
Tak hanya itu Puan juga meminta para anggota DPR yang sedang reses di dapil masing-masing untuk pro-aktif membantu mencegah penyebaran virus korona. “Anggota DPR dan tim-nya diharapkan aktif memantau, mendata lalu melaporkan warga yang terindikasi gejala-gejala virus korona kepada petugas kesehatan setempat,” tegasnya.
Berbagai rumah aspirasi serta posko-posko anggota DPR di dapil masing-masing, sebut Puan bisa diaktifkan sebagai posko pemantauan sekaligus posko sosialisasi pencegahan wabah virus korona.
“DPR, lewat komisi terkait segera merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyebaran virus korona bersama kementerian terkait. DPR juga akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi wabah korona berjalan efektif, maksimal,” paparnya. (OSS)