oleh

Sikapi Covid-19, Masinton: Jangan Ada Sabotase Kebijakan

-News-86 views

Jakarta, faktapers.id – Pada report tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota Komisi III DPR (kerja di rumah), Masinton Pasaribu menyebut, kunci atasi krisis adalah soliditas dan solidaritas.

Ujar politisi PDI Perjuangan ini, jangan ada insubordinasi dan sabotase kebijakan. Hal itu diuatarakan Masinton melalui pernyataan tertulisnya menyikapi perkembangan pandemi virus corona (covid-19) yang terus meluas dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang positif corona

“Jumlah pasien positif corona (COVID-19) di Indonesia per 22 Maret kemarin kembali bertambah. Angkanya kini naik 64 kasus positif sehingga total menjadi 514 kasus, 48 meninggal, 29 sembuh. Begitupun dengan perluasan wilayah Provinsi yang terdampak penyebaran virus corona,” urainya Senin (23/3/20).

Data hari Minggu 22 Maret 2020, sambung Masinton, tercatat sudah 20 provinsi yang terjangkit corona. Ada penambahan tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua. Dengan demikian virus corona covid-19 sudah menjalar di semua pulau besar di Indonesia.

“Ke-20 provinsi dengan temuan pasien terkonfirmasi positif itu adalah: Bali (3), Banten (47), Di Yogyakarta (5), DKI Jakarta (307), Jawa Barat (59), Jawa Tengah (15), Jawa Timur (41), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Timur (9), Kalimantan Tengah (2), Kalimantan Selatan (1), Sumatera Utara (2), Riau (1), Kepulauan Riau (4), Lampung (1), Sulawesi Utara (2), Sulawesi Tenggara (3), Sulawesi Selatan (2), Maluku (1), Papua (2). Selain itu ada 6 kasus dalam proses verifikasi di lapangan,” paparnya.

Ungkap dia lagi, adapun pasien meninggal dunia tercatat di DKI Jakarta (29), Jawa Tengah (3), Bali (2), Banten (3), Jawa Barat (9), Jawa Timur (1), dan Sumatera Utara (1). Data tersebut merupakan hasil perhitungan hingga pukul 12.00 WIB, Minggu (22/3/2020).

“Agar seluruh elemen pemerintahan pusat dan daerah, dengan dibantu TNI dan Polri bersatu padu bahu membahu membantu rakyat yang sedang kesulitan dan cemas karena virus corona,” himbaunya.

Masinton menegaskan, dalam penerapan manajemen kedaruratan (disaster manajemen) ini tidak adalagi perdebatan, berwacana, saling menunggu apalagi saling menyalahkan.

“Arahan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam menanggulangi pandemi virus corona sudah jelas dan tegas. Semua elemen pemerintahan pusat dan daerah wajib taat azas konstitusi dan perundang-undangan, serta arahan Presiden RI,” cetusnya.

Masinton pun menyerukan, seluruh jajaran gugus tugas penanggulangan corona yg dibentuk Presiden wajib melakukan aksi nyata dengan menyiapkan fasilitas kesehatan dan APD (alat perlindungan diri) khususnya kepada tim medis sebagai garda terdepan melawan virus corona.

“Serta mempersiapkan peralatan lainnya yang siap didistribusikan kepada masyarakat yang rentan terkena virus corona,” lanjutnya.Masinton menegenaskan, seluruh kepala daerah wajib menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan daerah darimulai dinas-dinas hingga jajaran pemerintahan desa dan kelurahan.

“Dengan menghadirkan peran negara ditengah masyarakat yg sedang cemas dan prihatin. DKI Jakarta sebagai epicentrum corona terbesar di Indonesia selayaknya pemerintahan daerah khusus Ibukota Jakarta harus bergerak cepat,” ujarnya.

Masinton menila, warga Jakarta belum merasakan hadirnya peran negara di wilayah lingkungan mereka, khususnya di daerah pemukiman padat dan rentan virus corona. “Gerakkan seluruh aparatur pelayanan masyarakat di Kecamatan, Kelurahan hingga RW dan RT seluruh Jakarta. Khususnya pelayanan kesehatan,” tambahnya. (OSS)

Komentar

News Feed